Pemerintah Ingin Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan Dilakukan Kuartal II-2020

Kompas.com - 11/06/2020, 20:31 WIB
Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPetugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah berencana untuk menerapkan kelas standar pelayanan rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan pada kuartal II-2020.

Terawan mengatakan, penerapan kelas standar tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di dalam pasal 23 ayat (4) beleid tersebut dijelaskan, dalam hal peserta membutuhkan rawat inap rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

"Nanti Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang akan menjelaskan soal kelas standar. Harapannya pada akhir kuartal II (2020) ini sudah bisa diwujudkan," ungkap Terawan, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Kereta Api Beroperasi Besok, Ini Hal yang Perlu Diketahui Penumpang

Terawan mengatakan, Kemenkes sudah menyelesaikan draft paket manfaat mengacu kajian akademik jaminan kesehatan nasional (JKN).

Draft paket manfaat sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) itu, akan dibahas lebih lanjut dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hal utama yang akan dibahas mengenai sinkronasi dari dana jaminan sosial, agar paket manfaat sesuai KDK tidak memperberat kondisi yang terjadi.

"Dan tetap mengingat kebutuhan kritis dan kebutuhan dasar kesehatan bisa terpenuhi," kata Terawan.

Untuk diketahui, pemerintah berencana untuk menerapkan kelas standar untuk program BPJS Kesehatan. Dengan demikian, sistem kelas 1,2, dan 3 untuk peserta mandiri yang ada saat ini kemungkinan akan digabung menjadi hanya satu kelas.

Baca juga: Menperin Surati PLN Minta Keringanan Pembayaran Listrik untuk Industri

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Kartu Prakerja Bisa Offline dan Online, Ini Penduan Lengkapnya

Daftar Kartu Prakerja Bisa Offline dan Online, Ini Penduan Lengkapnya

Work Smart
Panduan Lengkap Tes SKB di SSCN, Cetak Kartu Hingga Jadwal Ujian

Panduan Lengkap Tes SKB di SSCN, Cetak Kartu Hingga Jadwal Ujian

Work Smart
Tiga Bank Besar Ini Buka Lowongan Kerja, Berminat?

Tiga Bank Besar Ini Buka Lowongan Kerja, Berminat?

Work Smart
Kuota 800.000, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lewat Online

Kuota 800.000, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lewat Online

Work Smart
Anak Usaha BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Anak Usaha BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
[POPULER MONEY] Rincian Besaran Gaji Ke-13 | Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

[POPULER MONEY] Rincian Besaran Gaji Ke-13 | Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

Whats New
Diincar Gibran Rakabuming, Berapa Gaji Wali Kota Solo?

Diincar Gibran Rakabuming, Berapa Gaji Wali Kota Solo?

Work Smart
Topang Ekonomi, Literasi Keuangan untuk UMKM dan Pengusaha Perempuan Penting

Topang Ekonomi, Literasi Keuangan untuk UMKM dan Pengusaha Perempuan Penting

Whats New
Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

Rilis
[POPULER DI KOMPASIANA] Membedakan Pakar Asli dan Imitasi | Pelajaran dari Ledakan Beirut | Jangan Tunda Punya Rumah

[POPULER DI KOMPASIANA] Membedakan Pakar Asli dan Imitasi | Pelajaran dari Ledakan Beirut | Jangan Tunda Punya Rumah

Rilis
Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Work Smart
Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Whats New
Naikkan Kelas UMKM, Tak Cukup Hanya Bantuan Modal

Naikkan Kelas UMKM, Tak Cukup Hanya Bantuan Modal

Whats New
Sampoerna Sumbang Mesin PCR dan APD ke Malang dan Pasuruan

Sampoerna Sumbang Mesin PCR dan APD ke Malang dan Pasuruan

Whats New
Bank Mandiri Turunkan Bunga Kredit, Simak Besarannya

Bank Mandiri Turunkan Bunga Kredit, Simak Besarannya

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X