KPPU: Tak Ada Indikasi Pelanggaran Persaingan Usaha di Kartu Prakerja

Kompas.com - 12/06/2020, 06:13 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRAWarga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama ini tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

Hal ini disampaikan Juru bicara KPPU Guntur Saragih.

"KPPU telah melakukan proses advokasi kepada pemerintah dan penyelenggara Program Kartu Prakerja dan sejauh ini tidak menemukan indikasi pelanggaran hukum persaingan usaha dalam pelaksanaan program tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Survei: Dana Kartu Prakerja Sebaiknya Dialokasikan untuk Sembako dan BLT

Guntur mengatakan, kesimpulan ini dibuat berdasarkan analisis mendalam dan diskusi dengan pihak-pihak terkait program tersebut, sebagai tindak lanjut dari saran dan rekomendasi ke KPPU yang telah disampaikan.

KPPU sebelumnya menggarisbawahi pentingnya beberapa pengaturan agar tercipta persaingan usaha sehat dalam penyelenggaraan program Kartu Prakerja.

Ini antara lain pengaturan kriteria seleksi para penyelenggara pelatihan, hubungan kerja sama antara platform digital dan lembaga pendidikan.

Kemudian, antisipasi pelanggaran prinsip kemitraan, fleksibilitas pilihan bagi konsumen/peserta, dan antisipasi pengaturan yang lebih baik bila program pelatihan offline atau praktek langsung juga diadakan.

Baca juga: Survei: 80 Persen Peserta Kartu Prakerja adalah Pengangguran

Guntur menjelaskan, dalam proses advokasi, KPPU telah meminta keterangan, memberikan masukan serta melakukan diskusi dengan para pihak terkait, khususnya Manajemen Pelaksana Program Prakerja, 8 platform digital, lembaga-lembaga pelatihan, dan peserta program.

"Proses advokasi yang dilakukan KPPU menghasilkan itikad baik Manajemen Pelaksana untuk memperbaiki sistem pengelolaan Kartu Prakerja, khususnya dalam hal penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat," ujarnya.

Seperti mengulas kembali kontrak kerja sama untuk memastikan tidak terjadinya diskriminasi oleh platform digital kepada lembaga pelatihan lain, mengulas atas besaran komisi jasa, maupun ulasan tentang pengaturan standar kualitas minimal untuk pelatihan yang layak ditawarkan dalam program tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2020, BNI Seoul Catat Pertumbuhan Kredit 59 Persen

2020, BNI Seoul Catat Pertumbuhan Kredit 59 Persen

Rilis
Pakai Aplikasi Ini, Transfer Uang Antar Bank Bisa Bebas Biaya

Pakai Aplikasi Ini, Transfer Uang Antar Bank Bisa Bebas Biaya

Whats New
Pengiriman Barang E-Commerce Diproyeksi Naik hingga 5 Kali Lipat

Pengiriman Barang E-Commerce Diproyeksi Naik hingga 5 Kali Lipat

Whats New
Adhi Commuter Properti Akan Terbitkan Obligasi Senilai Rp 500 Miliar

Adhi Commuter Properti Akan Terbitkan Obligasi Senilai Rp 500 Miliar

Whats New
[TREN LOVE KOMPASIANA] Pria Cuek Lebih Menarik Wanita | Alasan Wanita Lebih Memilih untuk Menikahi Pria Lebih Tua

[TREN LOVE KOMPASIANA] Pria Cuek Lebih Menarik Wanita | Alasan Wanita Lebih Memilih untuk Menikahi Pria Lebih Tua

Rilis
Coca-Cola Amatil Indonesia Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Senilai Rp 556,2 Miliar

Coca-Cola Amatil Indonesia Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Senilai Rp 556,2 Miliar

Whats New
BPS: Upah Riil Buruh Tani Naik tetapi Upah Buruh Bangunan Turun

BPS: Upah Riil Buruh Tani Naik tetapi Upah Buruh Bangunan Turun

Whats New
BCA Bakal Luncurkan E-commerce Khusus Produk UMKM Lokal

BCA Bakal Luncurkan E-commerce Khusus Produk UMKM Lokal

Whats New
Sandiaga: Ini Alasan Mengapa Saya Mendorong agar Event Segera Dibuka...

Sandiaga: Ini Alasan Mengapa Saya Mendorong agar Event Segera Dibuka...

Whats New
Menhub Sarankan Maskapai Bangun Bisnis di Luar Sektor Penerbangan, Ini Alasannya

Menhub Sarankan Maskapai Bangun Bisnis di Luar Sektor Penerbangan, Ini Alasannya

Whats New
Hasil Riset Jenius Sebut Penggunaan ATM Turun Selama Pandemi

Hasil Riset Jenius Sebut Penggunaan ATM Turun Selama Pandemi

Whats New
IHSG Berhasil Bangkit, Rupiah Masih Lesu

IHSG Berhasil Bangkit, Rupiah Masih Lesu

Whats New
Grab Caplok 4 Persen Saham Emtek, OVO dan DANA Bakal Merger?

Grab Caplok 4 Persen Saham Emtek, OVO dan DANA Bakal Merger?

Whats New
KKP Tangkap 72 Kapal Illegal Fishing dalam 100 Hari Kerja Menteri Trenggono

KKP Tangkap 72 Kapal Illegal Fishing dalam 100 Hari Kerja Menteri Trenggono

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Worklife Balance: dari Menghabiskan Waktu hingga Mengendalikan Emosi di Tempat Kerja

[KURASI KOMPASIANA] Worklife Balance: dari Menghabiskan Waktu hingga Mengendalikan Emosi di Tempat Kerja

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X