Gagal Bayar Utang BPJS Kesehatan ke RS Capai Rp 6,5 Triliun

Kompas.com - 12/06/2020, 08:10 WIB
Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 secara resmi menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc. ANTARA FOTO/Risky AndriantoPetugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 secara resmi menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Kesehatan menyatakan, hingga Kamis (11/6/2020) memiliki utang jatuh tempo yang sudah masuk dalam kategori gagal bayar ke rumah sakit sebesar Rp 6,5 triliun.

Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso menjelaskan, besaran utang tersebut merupakan posisi dengan keterlambatan utang maksimum 28 hari kalender.

"Pada hari ini, 11 Juni 2020 posisi gagal bayar BPJS Kesehatan Rp 6,5 triliun dengan keterlambatan utang maksimum 28 hari kalender," jelas Kemal saat melakukan rapat bersama dengan Komisi IX DPR RI.

Baca juga: Pemerintah Ingin Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan Dilakukan Kuartal II-2020

Saat ini, BPJS Kesehatan pun tengah menyiapkan dana lantaran harus membayarkan kapitasi sebesar Rp 1 triliun dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Meski demikian, dari sisi penerimaan BPJS Kesehatan bakal menerima pemasukan dari pemerintah melalui anggaran penerima bantuan iuran (PBI) selama 1 bulan dengan besaran Rp 4,1 triliun pada 15 Juni mendatang.

BPJS Kesehatan pun mengusulkan agar pembayaran PBI dibayarkan untuk 2 bulan atau sebesar Rp 8,2 triliun. Sehingga utang jatuh tempo yang sebesar RP 6,5 triliun bisa terpenuhi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun ini masih dalam proses. Tentu kami mengharapkan dukungan semua pihak, bahwa PBI kita ini bisa dibayar dua bulan, sehingga tutup buku pada Juni kami perkirakan semua gagal bayar bisa kami lunasi," jelas Kemal.

Baca juga: Iuran Naik, 2,3 Juta Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas

Untuk diketahui, besaran utang BPJS Kesehatan ini semakin berkurang bila dibandingkan dengan gagal bayar pada akhir 2019 yang dibawa (carry over) ke 2020 sebesar Rp 15,5 triliun.

Setiap bulan, BPJS Kesehatan menerima pemasukan dari dari pemerintah melalui pembayaran iuran peserta PBI sebesar Rp 4,1 triliun untuk 96,8 juta orang.

Ini belum termasuk iuran PBI yang dibayarkan pemerintah daerah atau APBD sebesar Rp 1,5 triliun setiap bulan untuk 36,9 juta orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.