Susi Pudjiastuti: Saya Mohon, Pak Presiden...

Kompas.com - 12/06/2020, 20:42 WIB
Susi Pudjiastuti menjelaskan ikan sebelah. Dok. Youtube Susi PudjiastutiSusi Pudjiastuti menjelaskan ikan sebelah.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memohon kepada Presiden RI Joko Widodo untuk tegas memberantas pelaku illegal fishing dan kebijakan yang merugikan masyarakat.

Kebijakan yang dimaksud Susi adalah kebijakan yang mengizinkan kapal ikan asing masuk ke wilayah Indonesia, legasilasi alat-alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti cantrang, pukat hela (trawl), dan pukat cincin (purseiners).

"Saya mohon kepada Pak Presiden dari lubuk hati yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati, Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF, untuk mencegah kapal-kapal asing masuk, untuk mencegah kembalinya alat-alat tangkap tidak ramah lingkungan," dalam acara webinar, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Legalkan Pukat Cincin, Nanti Habis Tuna Indonesia

Susi mengaku sangat khawatir dengan kondisi laut saat ini. Menurut dia, hanya Jokowi yang bisa mencegah hal buruk kembali terjadi di laut Indonesia karena kepemimpinan ada di bawahnya.

"Hanya satu pikir saya bisa menyelesaikan kekhawatiran ini, karena Pak Presiden mempunyai semua kewenangan, ultimate power, dan ultimate kebijakan ada di Bapak. Gerakkan seluruh pembantu Bapak," kata Susi.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menerbitkan revisi soal perizinan delapan alat tangkap baru, termasuk cantrang.

Delapan alat tangkap ini merupakan alat penangkap ikan (API) yang belum diatur atau dilarang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 71 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2016.

Baca juga: Legalisasi Cantrang: Alasan Edhy, Kritik Susi, Gerbang Illegal Fishing

Delapan alat tangkap ikan baru itu disusun berdasarkan hasil kajian sebagai tindak lanjut Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Adapun delapan alat tangkap yang ditambah dalam daftar legal, yaitu pukat cincin pelagit kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagit besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis (squid jigging), dan huhate mekanis.

KKP juga merevisi peraturan perikanan tangkap, yang kembali mengizinkan kapal-kapal ikan berukuran di atas 200 gross ton (GT) kembali beroperasi dengan persentase skala usaha sebesar 22 persen.

Baca juga: Menteri Edhy Kembali Bolehkan Penggunaan Cantrang untuk Tangkap Ikan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Whats New
Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Whats New
Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Rilis
[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

Rilis
Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Whats New
Berdamai dengan KPPU Australia, Garuda Bayar Denda Rp 241 Miliar

Berdamai dengan KPPU Australia, Garuda Bayar Denda Rp 241 Miliar

Whats New
Kemenkop Minta UMKM Ekspor Rempah dalam Bentuk Bumbu hingga Jamu

Kemenkop Minta UMKM Ekspor Rempah dalam Bentuk Bumbu hingga Jamu

Whats New
Waskita Karya Incar Pendanaan Rp 15,3 Triliun untuk Rampungkan Berbagai proyek

Waskita Karya Incar Pendanaan Rp 15,3 Triliun untuk Rampungkan Berbagai proyek

Whats New
Pegadaian Prediksi Transaksi Gadai Emas Turun jelang Lebaran, Ini Penyebabnya

Pegadaian Prediksi Transaksi Gadai Emas Turun jelang Lebaran, Ini Penyebabnya

Whats New
Tekan Serbuan Impor, Kemenperin Dorong Penggunaan Produk Logam Ber-SNI

Tekan Serbuan Impor, Kemenperin Dorong Penggunaan Produk Logam Ber-SNI

Rilis
Masih Ada 8 Cabang yang Beroperasi, Bank Mandiri Tetap Salurkan Kredit di Aceh?

Masih Ada 8 Cabang yang Beroperasi, Bank Mandiri Tetap Salurkan Kredit di Aceh?

Whats New
Indonesia Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030

Indonesia Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030

Whats New
Kena PKPU, Ini Penjelasan Totalindo Eka Persada

Kena PKPU, Ini Penjelasan Totalindo Eka Persada

Whats New
Link Pendaftaran BPUM 2021 Online di Jakarta dan Berbagai Daerah Lain

Link Pendaftaran BPUM 2021 Online di Jakarta dan Berbagai Daerah Lain

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X