Luhut, Menteri Jokowi yang Selalu Pasang Badan Ladeni Pengkritik Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah seringkali dihujani kritik terkait kebijakan utang luar negeri sejak periode pertama pemerintahannya. Tren uang luar negeri tercatat memang terus mengalami kenaikan.

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I 2020 sebesar 389,3 miliar dollar AS atau setara Rp 5.796 triliun.

Angka ini terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 183,8 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 205,5 miliar dollar AS.

Dalam APBN, utang hampir selalu diandalkan pemerintah untuk menutup defisit APBN. Utang yang bertambah terus menerus bisa jadi beban pemerintahan selanjutnya, apalagi pembayaran utang tak cuma membayar pokok yang jatuh tempo, melainkan juga harus membayar bunganya.

Baca juga: Tak Mau Hadiri Debat yang Ditawarkan Luhut, Rizal Ramli: Itu Ngawur Sepihak

Kebijakan utang ini yang membuat pemerintahan Jokowi kerapkali menerima hujan kritikan, khususnya yang berkaitan dengan utang luar negeri dan efektivitas dalam penggunaannya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, tercatat jadi menteri Jokowi yang paling sering pasang badan meladeni para pengkritik utang.

Luhut sendiri baru-baru ini menantang para pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya. Dia mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara, terutama kenaikan utang selama pandemi virus corona atau Covid-19.

"Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong," tegas Luhut, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Debat dengan Rizal Ramli, Pihak Luhut Minta Hal yang Setimpal

"Enggak usah ngomong di TV-lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Tapi, jangan rakyat dibohongin," kata dia lagi.

Kata Luhut, rasio utang masih aman

Pensiunan jenderal TNI yang juga pengusaha tambang batu bara ini menyebut, utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah ketimbang negara-negara lainnya, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.