Fenomena Antrean Mengular Penumpang KRL di Stasiun, Ini Langkah KAI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak beberapa terakhir, ribuan penumpang tampak menumpuk di sejumlah stasiun kereta rel listrik (KRL). Terlihat antrean mengular panjang hingga ke luar area stasiun.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang pada awal pekan mendatang, dengan banyaknya perusahaan dan instansi pemerintah yang telah menerapkan bekerja dari kantor (work from office) pada Senin (15/6/2020) besok.

Selain perusahaan swasta dan instansi pemerintah, sejumlah pusat perbelanjaan di DKI Jakarta juga sudah mulai dibuka sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah pengguna commuter line atau KRL yang didominasi oleh pekerja pada Senin akan meningkat signifikan.

"Belajar dari seminggu lalu pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 terdapat penambahan penumpang KRL dalam jumlah signifikan," kata Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dikutip dari Antara, Minggu (14/6/2020).

Baca juga: Prosedur dan Syarat Bagi Penumpang Kereta Api Jarak Jauh

Didiek menjelaskan bahwa pada pekan lalu, jumlah penumpang saat Senin (8/6/2020) pagi saja sudah mencapai rata-rata 150.000 penumpang, yakni pada jam-jam sibuk pukul 06.00-08.00 WIB.

Namun demikian, KAI dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator dari kereta perkotaan atau KRL commuter line telah menambah jumlah perjalanan menjadi 938 kereta api dengan rentang headway lima menit pada jam-jam sibuk.

Namun demikian, Didiek mengaku bahwa kapasitas yang telah disiapkan oleh KAI dan KCI telah dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, puncak terjadinya penumpukan penumpang harus diatur agar terjadi keseimbangan supply-demand.

"Kapasitas suplai dari commuter line sudah maksimal. Apabila tidak ada penanganan dari sisi 'demand', potensi penumpukan ini yang jika tidak ditangani dengan baik, akan menjadi kondisi yang tidak diharapkan," kata Didiek.

Baca juga: KCI Larang Penumpang Balita Naik KRL

Dalam kesempatan yang sama, PT Kereta Commuter Indonesia masih mengikuti aturan pembatasan jumlah penumpang sejumlah 35--40 persen atau sekitar 74 orang per kereta untuk menjaga jarak aman antar pengguna KRL.

"Setelah berkonsultasi dengan pemerintah dan demi memastikan terjaganya protokol kesehatan di dalam KRL Jabodetabek, untuk saat ini kami masih teruskan pembatasan kapasitas yang ada yaitu 35-40 persen atau sekitar 74 orang pada setiap kereta," kata Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Wiwik Widayanti.

Batasan kapasitas ini juga sudah bertambah dibandingkan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berjumlah 60 orang untuk setiap kereta.

Jangan bicara di dalam kereta

Sebelumnya, VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan, PT KCI mengimbau para pengguna KRL untuk tidak bicara secara langsung maupun melalui telepon genggam selama berada di dalam kereta.

Hal ini dilakukan mengingat penularan virus Corona adalah melalui droplet atau cairan yang dapat keluar dari mulut dan hidung saat kita batuk, bersin, maupun berbicara.

Selain itu, pengguna KRL tetap diwajibkan untuk selalu menggunakan masker dan mengikuti pemeriksaan suhu tubuh.

Baca juga: Penumpang KRL Diimbau Tidak Bicara di Dalam Kereta, Ini Alasannya

"Kami juga meminta pengguna KRL untuk memanfaatkan fasilitas wastafel tambahan yang ada di stasiun untuk cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah naik KRL," ujarnya.

Anne juga mengatakan sejalan dengan aturan PSBB yang masih berlaku, jumlah pengguna di dalam kereta juga dibatasi dengan maksimum 60 orang untuk tiap kereta.

Pembatasan ini dijalankan dengan penyekatan penumpang di sejumlah titik sehingga jumlah yang berada di peron dan di dalam kereta terkendali. Bahkan bila diperlukan, petugas juga melakukan buka tutup pintu masuk stasiun.

"Dengan masih berlakunya PSBB di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari kita tetap patuhi anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah," ungkap Anne.

Baca juga: PSBB Transisi, Penumpang KRL Maksimal 74 Orang Tiap Gerbongnya

"KRL ini masih beroperasi hanya untuk mereka yang benar-benar memiliki kebutuhan mendesak dan dikecualikan dalam PSBB," kata dia lagi.