Ponsel BM Masih Dapat Sinyal, Ini Respons Kemenkominfo

Kompas.com - 15/06/2020, 06:06 WIB
Ilustrasi IMEI dan kartu SIM SHUTTERSTOCK/NATALE MATTEOIlustrasi IMEI dan kartu SIM

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi aturan pemblokiran ponsel ilegal Black Market (BM) melalui IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Hal ini terkait dengan investigasi Indonesia Technology Forum (ITF) yang menyatakan bahwa masih banyak ponsel ilegal di pasar yang mendapatkan jaringan operator seluler setelah regulasi tersebut berlaku efektif pada 18 April 2020 lalu.

Ismail mengatakan, sejauh ini Kemenkominfo masih berkomunikasi dan mendiskusikan bersama para operator seluler.

"Yang menyiapkan sistem adalah operator seluler. Kami juga sedang berkoordinasi terus mengenai masalah tersebut bersama pihak operator," sebut Ismail seperti dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (14/6/2020).

Baca juga: Selain Ponsel, Ini 2 Perangkat Elektronik yang Terkena Aturan IMEI

Namun Ismail menegaskan, pihaknya tidak menyudutkan operator seluler karena ponsel ilegal masih mendapatkan jaringan.

Dia menyebutkan, sejauh ini belum diketahui angka pasti ponsel ilegal setelah pemberlakuan blokir IMEI yang bisa menggunakan jaringan seluler.

"Ini perlu diinvestigasi terlebih dahulu, dan komunikasi dengan operator seluler masih berjalan. Respons mereka sejauh ini bagus," kata Ismail.

Mengenai peredaran ponsel ilegal di pasar, Ismail enggan berkomentar. Hal tersebut, menurut Ismail, merupakan kewenangan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

"Kalau soal peredaran di pasar, itu bukan kewenangan Kemkominfo itu kemenangan Kemenperin dan Kemendag," ujar Ismail.

Baca juga: Ponsel Black Market Diblokir Mulai April, Simak Ketentuannya

Sementara itu, Wakil Ketua ATSI Merza Fachys mengatakan, pihaknya masih akan terus koordinasikan dengan kominfo mengenai pemblokiran ponsel BM lewat IMEI ini. Tapi menurut Merza, aturan mengenai Regulasi IMEI sudah efektif dijalankan sejak mulai diberlakukan 18 April 2020 lalu.

"Kita operator melaksanakan sesuai Peraturan Menteri, kita juga akan terus review dari sisi sistem yang ada di operator," kata Merza.

Sebelumnya berdasarkan keterangan resmi, Indonesia Technology Forum (ITF) mengaku telah melakukan investigasi pasar. Temuan mereka menunjukkan peredaran ponsel ilegal masih marak dan mendapat jaringan dari operator seluler.

ITF juga mendapati beberapa kreator konten di YouTube dan konsumen mengaku telah membeli iPhone SE 2 2020 ilegal. Semestinya, ponsel ilegal tak bisa mendapat jaringan seluler karena IMEI perangkat tak terdaftar pangkalan data di Kemenperin. Namun di lapangan, perangkat itu tetap mendapat layanan seluler. (Selvi Mayasari)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Ini tanggapan Kemkominfo soal ponsel ilegal masih mendapat jaringan seluler



Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

Whats New
Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Whats New
Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Work Smart
Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Whats New
Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Whats New
BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X