Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sudah Tarik Utang dari Lembaga Multilateral Apa Saja?

Kompas.com - 15/06/2020, 13:11 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan, terjadi peningkatan utang luar negeri (ULN) pemerintah pada bulan April 2020.

Adapun pada bulan sebelumnya utang pemerintah tercatat mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 3,6 persen.

Pada bulan April ini, ULN pemerintah terctat sebesar 189,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.655 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 1,6 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Baca juga: Naik, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 5.603 Triliun pada April 2020

Untuk diketahui, peningkatan utang pemerintah di luar negeri dilakukan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu sumber pembiayaan pemerintah dari luar negeri adalah pinjaman dari lembaga multilateral.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun menjelaskan, hingga saat ini pemerintah telah menarik utang sebesar 1,063 miliar euro dan 600 juta dollar AS dari beberapa lembaga multilateral.

"Total yang ditarik 1,063 miliar euro dan 600 juta dollar AS yang ditarik," jelas Yustinus kepada Kompas.com, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Luhut, Menteri Jokowi yang Selalu Pasang Badan Ladeni Pengkritik Utang

Meski tak memberikan rincian, Yustinus menjelaskan, total utang yang telah ditarik tersebut berasal dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), KfW (Bank Pembangunan Pemerintah Jerman), serta Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA).

Yustinus pun menjelaskan, posisi pinjaman dari lembaga multilateral saat ini masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan porsi pinjaman yang bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN).

"Karena kita prioritaskan SBN biasa yang masih mampu memenuhi kebutuhan," jelas dia.

Adapun rencananya, hingga akhir tahun pemerintah menargetkan penarikan utang dari lembaga bilateral dan multilateral mencapai 7 miliar dollar AS hingga 8 miliar dollar AS.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com