BPS: Warga RI Sudah Sangat Anti-korupsi, tetapi Beri Fasilitas ke RT/RW Dianggap Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan, masyarakat Indonesia sudah sangat anti-korupsi.

Hal itu tecermin dari posisi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2020 sebesar 3,84 poin, naik 0,14 poin dibanding 3,70 poin pada tahun 2019. Angka indeks perilaku ini berskala 0-5.

"Nilai 3,76 sampai 5 dikategorikan sangat anti-korupsi. Boleh dikategorikan, masyarakat Indonesia sudah sangat anti-korupsi. Meskipun kita masih ada selisih dengan target 4,00 RPJMN 2020," kata Suhariyanto dalam konferensi video, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Setiap Hari, Kami Dihadapkan pada Godaan Korupsi

Kendati demikian, terjadi penurunan persepsi anti-korupsi di level keluarga, komunitas, dan publik.

Persepsi di level keluarga, misalnya, lebih banyak istri menganggap wajar bahwa seorang suami memberikan uang di luar gaji tanpa mempertanyakan asalnya. Indeks melemah dari 25,56 pada 2019 menjadi 29,72 persen pada 2020.

"Kemudian ada pelemahan persepsi penggunaan mobil dinas, dari 22,52 pada 2019 menjadi 23,40 pada 2020," ucap Suhariyanto.

Di level komunitas, masyarakat menganggap wajar memberikan uang, barang, ataupun fasilitas kepada RT/RW. Masyarakat juga menganggap wajar memberikan sesuatu kepada tokoh masyarakat menjelang hari keagamaan. Indeksnya dari 40,92 persen menjadi 46,55.

Di ruang publik, masyarakat menganggap wajar pemberian barang, fasilitas, ataupun uang menjelang pilkades, pilkada, ataupun pemilu. Persepsi dari 20,89 poin menjadi 32,74 poin.

Baca juga: Ketua KPK Diminta Erick Thohir Bantu Cegah Korupsi di BUMN

Berdasarkan pengalaman masyarakat lainnya selain layanan publik, pengalaman masyarakat ditawari uang/barang/fasilitas untuk memilih kandidat tertentu meningkat dari 16,27 menjadi 27,09 pada tahun 2020.

"Fenomena ini perlu menjadi catatan khusus karena dalam pemilihan tidak boleh ada yang melibatkan uang. Masyarakat pada 2020 menganggap itu sesuatu yang wajar, ini harus kita berikan pencerahan. Padahal, itu sesuatu yang tidak pada tempatnya," tutur dia.

Semakin tinggi pendidikan semakin anti-korupsi

Pada tahun 2020, IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,87) dibanding masyarakat perdesaan (3,81).

Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti-korupsi. Pada tahun 2020, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,80, SLTA sebesar 3,88, dan di atas SLTA sebesar 3,97.

Masyarakat pada usia 40 tahun ke bawah paling anti-korupsi dibanding kelompok usia lain. Tahun 2020, IPAK masyarakat berusia di bawah 40 tahun sebesar 3,85; usia 40–59 tahun sebesar 3,84; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,82.

"Secara umum, IPAK dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang semakin meningkat. Indeks pengalaman maupun persepsi sejak tahun 2012 secara umum menunjukkan angka yang semakin baik seiring dengan usaha pemerintah dalam perbaikan sistem layanan publik," pungkas Suhariyanto.

Sebagai informasi, IPAK 2020 merupakan survei untuk mendapat informasi soal korupsi skala kecil yang terjadi di level masyarakat. Survei itu salah satunya bertujuan untuk memberikan masukan bagi penyusunan implementasi strategi BPK.

BPS melakukan survei IPAK terhadap 10.000 rumah tangga dengan mewawancarai kepala rumah tangga atau anggota keluarga yang umurnya lebih dari 18 tahun. Survei dilakukan pada Maret 2020 dan diperpanjang hingga 17 Mei 2020 akibat Covid-19.