Anggaran Pemerintah untuk Penanganan Corona Naik Jadi Rp 686,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali meningkatkan anggaran untuk penanganan virus corona (Covid-19).

Sebelumnya, besaran anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 677,2 triliun, kini menjadi Rp 686,2 triliun atau naik Rp 9 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka rapat koordinator nasional (rakornas) BPKP dalam konferensi video, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Tambah Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Jadi Rp 677,2 Triliun

“Biaya pemulihan sebesar Rp 686,2 triliun dan untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 598,65 triliun jelas merupakan suatu angka yang luar biasa besar yang ditetapkan dengan waktu yang begitu setingkat," ujar dia.

Secara lebih rinci dijelaskan, besaran anggaran Rp 686,2 triliun tersebut terdiri atas biaya penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun.

Sementara dana untuk perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif utama Rp 120,6 triliun, UMKM Rp 123,4 triliun, pembiayaan korporasi Rp 44,57 triliun, dan sektoral kementerian dan lembaga serta Pemda Rp 106,11 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, kenaikan besaran anggaran tersebut terjadi lantaran ada peningkatan cadangan belanja untuk sektorat serta tambahan stimulus belanja untuk Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 8,9 triliun.

Tadinya, anggaran sektoral kementerian dan lembaga sebesar Rp 97,11 triliun.

"Betul, ada cadangan belanja untuk sektoral serta tambahan stimulus belanja untuk TKDD,” ujar dia kepada Kompas.com.

Baca juga: CORE: Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 677 Triliun Masih Jauh Dari Ideal

Askolani pun menjelaskan, meski ada kenaikan biaya pemulihan, namun tak berpengaruh terhadap total belanja dan defisit dalam outlook APBN tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan revisi defisit APBN 2020 sebesar 6,34 persen atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun.

"Angkanya sama (defisit anggaran). Dengan posisi update outlook APBN 2020 ke sekitar 6,34 persen PDB. Hanya reklasifikasi formatnya saja, dengan total yang sama sama,” kata Askolani.