Hingga Akhir Mei 2020, Pemerintah Sudah Salurkan Bansos Rp 61,4 Triliun

Kompas.com - 16/06/2020, 16:23 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan kepada media melalui video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan kepada media melalui video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan hingga Mei 2020 pemerintah telah menyalurkan belanja bantuan sosial ( bansos) sebesar Rp 61,4 triliun.

Jumlah tersebut meningkat 30,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 54 triliun.

Lonjakan realisasi penyaluran bansos tersebut terjadi lantaran pemerintah memang meningkatkan anggaran belanja bansos untuk meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap pelemahan perekonomian.

"Belanja bansos mengalami kenaikan tinggi karena untuk bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak Covid-19," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: NIK dari Disdukcapil Bakal Jadi Acuan Sinkronisasi Data Bansos dan BLT Dana Desa

Di dalam paparannya, Sri Mulyani pun menjelaskan belanja bansos disalurkan melalui beberapa kementerian. Alokasi bansos paling besar yakni pada Kementerian Sosial mencapai Rp 45,5 triliun.

Jumlah itu naik 69,3 persen dari Mei tahun lalu yakni Rp 26,9 triliun. Kemudian, Kementerian Kesehatan sebesar Rp24,3 triliun dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8,6 triliun.

Lebih lanjut Sri Mulyani pun merinci, alokasi bansos paling besar untuk pembayaran kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 31,6 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah tersebut naik dari Mei tahun lalu yakni Rp 30,3 triliun.

"Pembayaran iuran PBI melalui BPJS Kesehatan sudah dilakukan, dimajukan dengan Peraturan Presiden yang baru" imbuhnya.

Baca juga: Kemenkeu: Lebih Baik Ada Duplikasi ketimbang Masyarakat Tak Dapat Bansos

Berikutnya, bansos untuk penanggulangan kemiskinan seperti kartu sembako realisasinya mencapai Rp 26,3 triliun, meningkat 254,3 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 7,4 triliun.

Bansos yang diperuntukkan bagi perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) realisasinya sebesar Rp 19,5 triliun, turun tipis jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 19,6 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan belanja bansos untuk pemberdayaan sosial senilai Rp 1,3 triliun, serta rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencana masing-masing Rp 100 miliar.  



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Whats New
Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Whats New
Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Whats New
Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Whats New
Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Whats New
ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X