JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengalokasikan anggran sebesar Rp 87,55 triliun sebagai biaya penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga saat ini realisasi anggaran tersebut masih sangat rendah, yaitu di kisaran 1,54 persen .
"Di bidang kesehatan kita melihat implementasinya masih sangat kecil (baru 1,54 persen) meski anggaran sudah naik jadi Rp 87,5 triliun. Kita melihat implementasinya masih perlu diperbaiki," kata dia dalam video conference di Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Sri Mulyani pun memaparkan, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan realisasi anggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19 masih tersendat. Hambatan tersebut bisa saja berupa hal-hal administrasi dan porses verifikasi dalam penyaluran insentif tenaga kesehatan,
Baca juga: [POPULER MONEY] Konsekuensi Harga BBM Turun | Agoraphobia BUMN
Selain itu, juga terkait realisasi penyaluran biaya klaim perawatan pasien yang belum terproses verifikasinya.
"Jadi ada gap antara realisasi keuangan dan fisik dengan anggaran yang disediakan maupun pelaksanaannya. Kami harap bisa akselerasi oleh gugus tugas, Kemenkes dan (pemerintah) daerah," ujar dia.
Beberapa pos anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk penanganan pandemi pun belum menunjukkan serapan yang maksimal.
Misalnya insentif dunia usaha yang baru 6,8 persen dari Rp 120,61 triliun, insentif UMKM baru 0,06 persen dari Rp 123,46 triliun, serta untuk anggaran sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah baru 3,65 persen dan Rp 106,11 triliun.
Baca juga: Telkom: Bagaimana Pasang BTS kalau Tidak Ada Listrik?