Pemerintah Soal Prakerja: Mau Pelatihan Seupil Saja, Pokoknya Harus Ada Pelatihan

Kompas.com - 17/06/2020, 15:22 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. ANTARA FOTO/Moch AsimPetugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Prakerja digadang-gadang jadi salah satu cara mengurangi angka pengangguran. Saat pandemi virus corona atau Covid-19, program ini juga difungsikan sebagai jaringan pengaman sosial.

Kartu Pekerja sendiri merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo ( Jokowi) saat Pilpres 2019. Dia menjanjikan pengangguran bisa mendapatkan insentif dan diberikan pelatihan secara gratis bersertifikat.

Banyak kalangan yang mengkritik pelatihan online Kartu Prakerja. Kursus online Kartu Prakerja dinilai kurang efektif, lantaran masyarakat lebih membutuhkan bantuan tunai dibandingkan pelatihan daring.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menegaskan pemerintah tak bisa serta merta mengganti program pelatihan di Kartu Prakerja dan mengalihkannya menjadi bantuan tunai.

Baca juga: Awal Mula Program Kartu Prakerja Mendadak Jadi Kursus Online

"Ya, tidak bisa. Kalau kamu hilangkan (pelatihan) dan cuma kasih duit doang, kamu melanggar perpres. Kamu masuk bui. Sementara kami tidak memiliki mekanisme untuk yang kasih duit saja ke 40 persen (penduduk) di tengah ini," kata Denni seperti dikutip dari Harian Kompas, Rabu (17/6/2020).

"Jadi Kartu Prakerja itu harus ada pelatihannya. Mau pelatihan seupil saja, pokoknya harus ada pelatihan karena aturannya begitu," kata dia lagi.

Menurut Denni, selain kursus online, Kartu Prakerja juga memberikan insentif uang kepada pesertanya. Kartu Pekerja juga jadi program yang saling melengkapi dalam upaya mengurangi dampak ekonomi dari Covid-19.

"Ketika ada Covid-19, untuk membantu mereka yang miskin cukup dengan tambah bantuan di Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai. Tapi itu hanya untuk 40 persen (penduduk Indonesia) ke bawah, yang pengeluaran rumah tangganya per bulan Rp 3,7 juta," ujar dia.

Baca juga: Survei: Dana Kartu Prakerja Sebaiknya Dialokasikan untuk Sembako dan BLT

Dikatakannya, banyak sekali warga terdampak Covid-19 masuk dalam daftar penerima Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai. Sehingga, bantuan dari Kartu Prakerja dirasa sangat membantu.

Bantuan pelatihan online senilai Rp 1 juta per peserta, juga bisa membantu meningkatkan keterampilan bagi mereka yang terdampak langsung Covid-19, seperti korban PHK dan pengangguran.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X