Pemerintah Soal Prakerja: Mau Pelatihan Seupil Saja, Pokoknya Harus Ada Pelatihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Prakerja digadang-gadang jadi salah satu cara mengurangi angka pengangguran. Saat pandemi virus corona atau Covid-19, program ini juga difungsikan sebagai jaringan pengaman sosial.

Kartu Pekerja sendiri merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019. Dia menjanjikan pengangguran bisa mendapatkan insentif dan diberikan pelatihan secara gratis bersertifikat.

Banyak kalangan yang mengkritik pelatihan online Kartu Prakerja. Kursus online Kartu Prakerja dinilai kurang efektif, lantaran masyarakat lebih membutuhkan bantuan tunai dibandingkan pelatihan daring.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menegaskan pemerintah tak bisa serta merta mengganti program pelatihan di Kartu Prakerja dan mengalihkannya menjadi bantuan tunai.

Baca juga: Awal Mula Program Kartu Prakerja Mendadak Jadi Kursus Online

"Ya, tidak bisa. Kalau kamu hilangkan (pelatihan) dan cuma kasih duit doang, kamu melanggar perpres. Kamu masuk bui. Sementara kami tidak memiliki mekanisme untuk yang kasih duit saja ke 40 persen (penduduk) di tengah ini," kata Denni seperti dikutip dari Harian Kompas, Rabu (17/6/2020).

"Jadi Kartu Prakerja itu harus ada pelatihannya. Mau pelatihan seupil saja, pokoknya harus ada pelatihan karena aturannya begitu," kata dia lagi.

Menurut Denni, selain kursus online, Kartu Prakerja juga memberikan insentif uang kepada pesertanya. Kartu Pekerja juga jadi program yang saling melengkapi dalam upaya mengurangi dampak ekonomi dari Covid-19.

"Ketika ada Covid-19, untuk membantu mereka yang miskin cukup dengan tambah bantuan di Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai. Tapi itu hanya untuk 40 persen (penduduk Indonesia) ke bawah, yang pengeluaran rumah tangganya per bulan Rp 3,7 juta," ujar dia.

Baca juga: Survei: Dana Kartu Prakerja Sebaiknya Dialokasikan untuk Sembako dan BLT

Dikatakannya, banyak sekali warga terdampak Covid-19 masuk dalam daftar penerima Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai. Sehingga, bantuan dari Kartu Prakerja dirasa sangat membantu.

Bantuan pelatihan online senilai Rp 1 juta per peserta, juga bisa membantu meningkatkan keterampilan bagi mereka yang terdampak langsung Covid-19, seperti korban PHK dan pengangguran.

"Tapi apakah dampak Covid-19 hanya mengenai yang pengeluarannya Rp 3,7 juta per bulan? Enggak kan. Semua kalangan kena. Nah yang 40 persen kelompok warga yang ekonominya di tengah, terutama yang dekat dengan yang kelompok di bawah, mereka itu sempoyongan terkena dampak Covid. Dan itu nyata," kata dia.

Denni mengakui, pemerintah tak memiliki data masyarakat terdampak Covid-19 yang berada di tidak tersentuh bantuan. Kata dia, mereka inilah yang bisa disasar bantuan dari Kartu Prakerja.

Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 4 Tidak Lama Lagi Akan Rilis...

"Tak hanya tak ada datanya. Tapi juga tidak ada instrumennya untuk penyaluran bantuan. Pemerintah kan tidak bisa menjatuhkan uang dari helikopter. Harus ada payung hukumnya," ungkap Denni.

"Pak Jokowi melihat itu. Jadi bagaimana menolong orang yang ada di 40 persen tengah itu. Nah, Kartu Prakerja ini sudah ada insentif pasca-pelatihan dan pascasurvei. Dan saat itu sudah ada payung hukumnya berupa peraturan presiden (perpres) yang terbit Februari," kata dia lagi.

Menurut dia, awal mulanya, tak ada pelatihan yang dirancang diselenggarakan secara online. Ide kursus online Kartu Prakerja muncul setelah merebaknya pandemi wabah virus corona.