Serapan Anggaran Penanganan Covid-19 Rendah, Bakal Berimbas Pada Perekonomian?

Kompas.com - 18/06/2020, 09:31 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04).

JAKARTA, KOMPAS.com - Serapan anggaran penanganan pandemi virus corona yang dialokasikan pemerintah masih rendah.

Untuk anggaran penanganan kesehatan yang besarnya mencapai Rp 87,55 triliun, realisasinya hingga saat ini baru 1,54 persen.

Seleain itu, insentif dunia usaha realisasinya baru 6,8 persen dari Rp 120,61 triliun, insentif UMKM baru 0,06 persen dari Rp 123,46 triliun, serta untuk anggaran sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah baru 3,65 persen dan Rp 106,11 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: Saya Berdoa Tidak Terjadi Gelombang Kedua Covid-19

Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, serapan anggaran penanganan pandemi, khususnya untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berlangsung lambat bisa berpengaruh terhadap upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian yang tengah tertekan.

Namun demikian, pihaknya meyakini pada kuartal III atau IV, serapan anggaran tersebut bakal membaik seiring dengan aktivitas sosial dan perekonomian yang sedang dilonggarkan.

"Saya kira hal ini sangat disadari oleh pemerintah. Dan serapan anggaran akan semakin membaik di kuartal III dan IV bersamaan dengan dilonggarkannya aktivitas sosial ekonomi," ujar dia kepada Kompas.com, Rabu (17/6/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan demikian perlambatan ekonomi bisa ditahan," ujar dia.

Piter pun menjelaskan, dengan anggaran stimulus yang dialokasikan pemerintah, tidak serta merta mampu mengembalikan perekonomian tumbuh seperti normal.

Anggaran stimulus tersebut dialokasikan sebagai upaya untuk menahan laju ekonomi yang lebih lambat akibat pandemi.

"Jadi untuk mempercepat penanganan wabah, membantu Masyarakat terdampak, dan meningkatkan daya tahan dunia usaha sehingga bisa siap melakukan recovery ekonomi. Jadi ukuran efektivitas dari stimulus pemerintah bukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti saat normal," ujar dia.

Terancam Bergerak ke Skenario Sangat Berat

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, perekonomian Indonesia terancam bergerak dari skenario berat menjadi sangat berat hingga akhir tahun.

Hal tersebut terindikasi dan tekanan yang sangat berat terhadap perekonomian akibat pandemi virus corona (Covid). Untuk diketahui, pemerintah memiliki dua skenario pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun akibat pandemi.

Baca juga: Akibat Pandemi Covid-19, BKPM Koreksi Target Realisasi Investasi 2020

Skenario pertama, yaitu skenario berat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih tumbuh di kisaran 2,3 persen. Sementara untuk skenario kedua, pertumbuhan ekonomi bakal mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen.

"Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I hanya 2,97 persen, ini menunjukkan koreksi aktivitas ekonomi dan mengindikasikan tekanan berat sepanjang 2020," jelas Febrio dalam konferensi video di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

"Ekonomi terancam bergerak dari skenario berat menjadi sangat berat," ujar dia.

Febrio pun mengatakan untuk itu penanganan pandemi di dalam negeri harus terus diperkuat dan dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, pemulihan diharapkan bisa berjalan secara bertahap.

Menurut dia, dibutuhkan upaya luar biasa (extraordinary) dari pemerintah untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

Pemerintah, kata dia, telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada tiga hal, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bantuan untuk dunia usaha guna menahan kejatuhan ekonomi.

"Yang kita lakukan di 2020 ini akan menetukan di 2021," ujar dia.

 

Baca juga: Covid-19 Mewabah, Sejumlah Startup Digital Ini Malah Untung

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, perekonomian RI berada dalam tekanan paling berat pada kuartal II tahun ini.

Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia pada periode April hingga Maret 2020.

Dengan demikian, kuartal II tahun ini, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen.

"Meski kuartal I masih tumbuh 2,97 persen, tapi kuartal II kontraksi akan terjadi karena ini memang full PSBB diberlakukan di berbagai tempat dengan kontribusi ekonomi yangs angat besar, seperti Jakarta, Jawa tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020).

Adapun lembaga multilateral seperti Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memroyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus 2,8 persen hingga 3,9 persen.

Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan skenario sangat berat oleh pemerintah yang memerkirakan pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif 0,4 persen.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.