Ini Penyebab BLT Masih Mengendap di Rekening Desa

Kompas.com - 18/06/2020, 14:37 WIB
Foto : Kepala dan Aparat Desa Parumaan bersama anggota TNI dan Polri menyebrangi laut untuk membagikan BLT dana desa kepada masyarakat, Sabtu (16/5/2020). KOMPAS.COM/NANSIANUS TARISFoto : Kepala dan Aparat Desa Parumaan bersama anggota TNI dan Polri menyebrangi laut untuk membagikan BLT dana desa kepada masyarakat, Sabtu (16/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui belum semua desa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ke keluarga penerima manfaat (KPM), meskipun dana tersebut sudah ada di rekening desa (RKDes).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, ada beberapa penyebab BLT Dana Desa belum disalurkan ke KPM. Penyebab pertama yakni Dana Desa yang tahap I sudah habis.

"Jadi kan ada yang salurkan Dana Desa masuk RKDes itu bulan Januari akhir sudah mulai masuk sementara kebijakan BLT Dana Desa itu April," ujarnya seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Pandemi Corona, Sepeda Ludes Terjual Tak Sampai Satu Jam...

"Jadi Januari-Februari-Maret bisa saja pencairan termin pertamanya sudah terpakai untuk Padat Karya Tunai Desa untuk kegiatan-kegiatan sebelum ada Covid-19, sehingga masih nunggu penyaluran Dana Desa tahap berikutnya,” sambung Mendes.

Penyebab kedua yakni kesulitan geografis. Ia mengatakan, normalnya dana desa disalurkan ke KPM setiap bulan. Namun akibat kondisi geografis yang sulit, penyeluran dana desa bisa dilakukan 3 bulan sekali. Hal ini juga terjadi untuk penyaluran BLT Dana desa.

Ketiga, ada desa yang belum menyalurkan BLT karena nunggu izin kepala daerah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Kasus ini terbanyak di Banten. Jadi desa sudah siap dana sudah siap tapi kepala daerahnya belum mengizinkan karena mau dibarengkan dengan Bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Maunya bareng tapi enggak segera cair sehingga ada beberapa desa yang cukup lumayan lah di Banten ini,” kata Mendes.

Baca juga: Bos PLN Buka-bukaan Soal Proyek 35.000 MW, Apa Perkembangannya?

Keempat, munculnya data baru dari jaring pengaman sosial lain. Ia mengatakan, terdapat data yang tumpang tindih antara data bansos pemerintah daerah dengan data yang sudah dibuat oleh tim relawan desa. Hal ini menyebabkan perlunya perbaikan data.

Kelima, pembuatan buku rekening bank yang sangat lambat.

”Jadi ada beberapa daerah yang pakai cashless kemudian bekerja sama dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) ternyata penerbitan buku tabungan itu sehari dibatasi 50 buku tabungan,” ucapnya.

Baca juga: Soal Hapus BBM Oktan Rendah, Pertamina Tegaskan Masih Salurkan Premium

Hingga 16 Juni 2020, BLT Dana Desa sudah tersalurkan ke 65.736 desa. Ini setara dengan 90 persen dari total desa yang menerima Dana Desa.

Kabupaten yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa 100 persen ada 291 kabupaten, 81 kabupaten baru menyalurkan 75-99 persen, 24 kabupaten ada pada posisi 50-74 persen, 27 kabupaten baru menyalurkan 1-49 persen ada.

Pemerintah mencatat ada 11 kabupaten yang belum menyalurkan BLT Dana Desa atau 0 persen. Rata-rata kabupaten tersebut ada di Papua.

”Nah 11 kabupaten/kota ini kemungkinannya ada 2, satu memang belum salur, yang kedua sudah tersalurkan cuma belum bisa laporan karena memang kondisi geografis. Nah ini tentu nanti kita mohon dukungan Pak Mendagri untuk mencermati lebih jauh,” kata Mendes.

Baca juga: Awal Juli, 500 TKA Asal China Bakal Datang ke Indonesia?



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X