Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 4,5 hingga 5,5 Persen di 2021 jika...

Kompas.com - 18/06/2020, 16:28 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mendatang berada di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Hal tersebut tertuang dalam asumsi makro Rancangan Anggaran, Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi atas kinerja perekonomian tahun depan itu masih diliputi ketidakpastian.

Baca juga: Sri Mulyani: Saya Berdoa Tidak Terjadi Gelombang Kedua Covid-19

Hal tersebut bisa terrealisasi dengan asumsi konsumsi masyarakat, investasi dan perdagangan internasional berangsur pulih setelah terjadi pukulan hebat akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, target tersebut juga bisa terealisasi jika tidak terjadi pukulan lanjutan akibat gelombang kedua  virus corona.

"Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada rentang 4,5-5,5 persen tersebut diasumsikan ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi dan perdagangan internasional yang berangsur pulih, setelah pukulan terberat akibat Covid-19 mulai mereda, dan tidak terjadi pukulan kedua (second wave) dari penyebaran Covid-19," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (18/6/2020).

Selain itu, Bendahara Negara itu pun mengatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pada 2020 sebagian masih akan dipertahankan tahun depan untuk menjaga momentum.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Perekonomian RI Tumbuh -3,1 Persen Pada Kuartal II-2020

Selain itu, dia mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali untuk memulihkan daya beli masyarakat.

Pemerintah juga akan meneruskan dan memperkuat program bantuan sosial yang komprehensif untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.

Berbagai insentif yang diberikan pemerintah untuk mendukung dunia usaha diharapkan juga mampu menjaga kinerja perekonomian dari sisi produksi.

"Didukung oleh semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah akan terus memulihkan proses normalisasi aktivitas sosial ekonomi dengan tetap menjaga keamanan dari ancaman Covid-19 (situasi normal baru)," jelas Sri Mulyani.

"Proses ini akan terus berlangsung dan dijaga hingga tahun 2021, sampai dunia berhasil menemukan pengobatan atau vaksin Covid-19 yang diharapkan akan dapat menyembuhkan dan mengembalikan secara penuh kehidupan masyarakat secara normal kembali," jelas dia.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (15/6/2020) Fraksi Partai Gerindra dan Partai Nasdem menilai target pemerintah tersebut terlampau tinggi.

Baca juga: Nasdem dan Gerindra: Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2021 Terlalu Tinggi

Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi virus corona (Covid-19) belum diketahui kapan akan berakhir.

"Agar penyusunan, perumusan RAPBN lebih teliti, detil, dan tertib dengan pertimbangan ekonomi dunia dan domestik di masa pandemi ini, agar target dan outlook realisasi tidak terlalu besar mengingat pandemi virus corona tidak ada yang tahu kapan berakhir dan dampak ke depannya," ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Soepriyatno.

Adapun Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem Ahmad Hatari mengatakan target pertumbuhan ekonomi pemerintah tersebut terlampau optimistis dan cukup tinggi. Pasalnya, hingga saat ini pemulihan ekonomi belum berjalan baik dan belum ada kepastian mengenai ujung dari pandemi Covid-19.

"Namun demikian, Nasdem memahami pemahanan sesui dengan situasi ekonomi nasional tahun ini," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com