Menurut Sri Mulyani, Ini Cara Agar RI Lolos dari Middle Income Trap

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Salah satunya untuk melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Pasalnya, Indonesia membutuhkan waktu 23 tahun untuk bisa masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country dari kategori negara berpendapatan menegah ke bawah atau lower middle income country.

"Indonesia menjadi lower middle income selama 23 tahun dan baru menjadi upper middle income baru satu tahun ini," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Ignasius Jonan: Saya Bukan Hanya Bisa Jalankan Kereta Api Saja...

Bendahara Negara itu pun membandingkan waktu yang dibutuhkan Indonesia dengan negara setara lainnya untuk bisa mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas.

Brazil misalnya, untuk bisa mencapai status sebagai negara berpendapatan menengah ke atas membutuhkan waktu 25 tahun. Sementara Malaysia membutuhkan waktu 22 tahun untuk mencapai status tersebut. Adapun Mexico membutuhkan waktu 28 tahun untuk beralih status dari negara berpendapatan menenegah ke bawah menjadi menengah ke atas.

Sri Mulyani mengatakan, negara-negara tersebut sudah lebih dari 10 tahun menjadi negara berpendapatan menengah tinggi tanpa benar-benar menjadi negara berpendaptan tinggi.

Baca juga: Wamenkeu: Kami Janji Utang Dipakai Seefisien Mungkin, Tidak untuk Foya-foya

"Jadi apakah Indonesia akan mengikuti Brazil, Meksiko, Malaysia, selama 20 tahun menjadi negara upper middle dan enggak bisa jadi high income country? Ini tergantung cara kita mengatasi masalah middle income trap," kata dia.

Dia pun mengatakan, hanya sedikit negara yang berhasil lolos dari jebakan middle income, yaitu Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Untuk itu, menurutnya Indonesia harus memerhatikan beberapa masalah terkait dengan produktifitas, daya saing, dan sumber daya manusia (SDM).

"Ini sudah disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo) sebelum Covid-19, kita harus fokus pada pembangunan SDM, infrastruktur, birokrasi, regulasi dan transformasi ekonomi untuk Indonesia jadi negara yang produktif, kompetitif, dan memiliki highly efficient institution," ucapnya.

Baca juga: Jonan Akui Biaya Urus Tanaman Lebih Besar dari Uang Pensiun Menteri