Tak Ada Titipan, Ini Seleksi Komisaris BUMN Menurut Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa seleksi pimpinan perusahaan negara dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain. 

Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke Presiden," ujar Erick seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/6/2020).

Sebelum ditunjuk menjadi komisaris maupun direksi, Erick menekankan selalu ada seleksi ketat dalam proses penilaian atau assesment yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

Baca juga: Komisaris BUMN, Jabatan Idaman Banyak Orang dan Potensi Konflik Kepentingan

"Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melibatkan Kementerian terkait yang berhubungan dengan sektor bisnis BUMN. Kemudian, pihaknya juga menerima masukan dari pihak lain agar diterima pasar.

"Karena tidak mungkin BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan menteri PUPR. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar," kata Erick.

Ke depan, ia juga mengatakan, BUMN tidak lagi mendapatkan alokasi APBN.

Baca juga: Daftar Relawan Jokowi Saat Pilpres di Kursi Komisaris BUMN Karya

"Salah satunya yang sudah disetujui Presiden dan saya sudah sampaikan ke Menkeu dan teman-teman DPR, bahwa kita tidak mau lagi APBN ke depannya. Tapi kita satu persen dari dividen," katanya.

Erick juga mengingatkan salah satu tantangan bagi BUMN di tengah pandemi Covid-19 yakni memperbaiki rantai pasok dan logistik.