Ekonom: Daripada Uang Dihambur-hamburkan untuk Prakerja, Mending untuk Edukasi Publik

Kompas.com - 20/06/2020, 12:14 WIB
Drajad Wibowo KOMPAS.com/Indra AkuntonoDrajad Wibowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Indef Dradjad H Wibowo menyarankan pemerintah untuk menganggarkan anggaran edukasi publik terkait Covid-19.

Menurut dia, edukasi menjadi salah satu kunci penting untuk membantu ekonomi pulih lebih cepat alih-alih menjalankan program Kartu Prakerja di masa pandemi Covid-19.

"Daripada uang dihambur-hamburkan untuk Prakerja dan sebagainya, uangnya digunakan untuk edukasi publik melalui TV, Youtube, media. Efeknya bagus, di satu sisi membantu mendia, di sisi lain masyarakat akan bisa mengerti tentang Covid-19 ini," kata Dradjad dalam konferensi video, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Pemerintah: Kartu Prakerja Bukan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

Dradjad menyayangkan, saat ini masyarakat justru banyak belajar dari informasi yang diterima melalui pesan daring (WhatsApp). Sayangnya, kebanyakan pesan daring justru ngawur alih-alih mencerahkan.

Indonesia kata dia, harus belajar dari Singapura dan negara-negara yang telah mengalokasikan dana untuk edukasi publik.

Di Singapura, masyarakat diajari dari hal-hal terkecil dan sering ditemui, seperti cara mengurangi risiko Covid-19 saat membeli makanan, menggunakan masker yang benar, hal apa yang perlu dilakukan jika terpaksa membawa anak ke luar rumah, hal apa yang akan dilakukan ibu hamil jika terpaksa kontrol ke rumah sakit, dan sebagainya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi public spending untuk edukasi itu dampak ekonominya ada, dan dampak kesehatannya bagus mengurangi yang terinfeksi. Bisa pakai animasi yang cantik. Kalau sekarang orang belajarnya dari informasi yang enggak karu-karuan di medsos," ujar Dradjad.

Baca juga: Pemerintah Proyeksi Ekonomi RI Negatif 3,8 Persen di Kuartal II 2020

Menurut dia, pakar kesehatan mesti banyak hadir di muka publik, mulai dari menteri kesehatan hingga dokter-dokter yang ahli di bidangnya alih-alih tokoh dari kalangan elit politik yang bukan ilmunya.

Publik mesti disadarkan apa risiko jika tertular dan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perawatan pasien Covid bisa sampai Rp 250 juta. Namun dari kwitansi salah seorang pasien yang dilihatnya bisa sampai Rp 500 juta.

"Poin saya adalah, yang banyak tampil di depan adalah mereka yang ada di kesehatan, menkes, dokter ahli, jangan lagi politisi, DPR, karena ilmunya yang sama-sama cekaknya (bukan bidangnya). Edukasi sehingga masyarakat lebih siap, sehingga kontaknya berkurang dan terkendali, ujungnya ekonomi yang diuntungkan," pungkas Dradjad.

Baca juga: Insentif Belum Cair, Kartu Prakerja Masih dalam Proses Evaluasi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.