Ekonom: Daripada Uang Dihambur-hamburkan untuk Prakerja, Mending untuk Edukasi Publik

Kompas.com - 20/06/2020, 12:14 WIB
Drajad Wibowo KOMPAS.com/Indra AkuntonoDrajad Wibowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Indef Dradjad H Wibowo menyarankan pemerintah untuk menganggarkan anggaran edukasi publik terkait Covid-19.

Menurut dia, edukasi menjadi salah satu kunci penting untuk membantu ekonomi pulih lebih cepat alih-alih menjalankan program Kartu Prakerja di masa pandemi Covid-19.

"Daripada uang dihambur-hamburkan untuk Prakerja dan sebagainya, uangnya digunakan untuk edukasi publik melalui TV, Youtube, media. Efeknya bagus, di satu sisi membantu mendia, di sisi lain masyarakat akan bisa mengerti tentang Covid-19 ini," kata Dradjad dalam konferensi video, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Pemerintah: Kartu Prakerja Bukan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

Dradjad menyayangkan, saat ini masyarakat justru banyak belajar dari informasi yang diterima melalui pesan daring (WhatsApp). Sayangnya, kebanyakan pesan daring justru ngawur alih-alih mencerahkan.

Indonesia kata dia, harus belajar dari Singapura dan negara-negara yang telah mengalokasikan dana untuk edukasi publik.

Di Singapura, masyarakat diajari dari hal-hal terkecil dan sering ditemui, seperti cara mengurangi risiko Covid-19 saat membeli makanan, menggunakan masker yang benar, hal apa yang perlu dilakukan jika terpaksa membawa anak ke luar rumah, hal apa yang akan dilakukan ibu hamil jika terpaksa kontrol ke rumah sakit, dan sebagainya.

"Jadi public spending untuk edukasi itu dampak ekonominya ada, dan dampak kesehatannya bagus mengurangi yang terinfeksi. Bisa pakai animasi yang cantik. Kalau sekarang orang belajarnya dari informasi yang enggak karu-karuan di medsos," ujar Dradjad.

Baca juga: Pemerintah Proyeksi Ekonomi RI Negatif 3,8 Persen di Kuartal II 2020

Menurut dia, pakar kesehatan mesti banyak hadir di muka publik, mulai dari menteri kesehatan hingga dokter-dokter yang ahli di bidangnya alih-alih tokoh dari kalangan elit politik yang bukan ilmunya.

Publik mesti disadarkan apa risiko jika tertular dan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perawatan pasien Covid bisa sampai Rp 250 juta. Namun dari kwitansi salah seorang pasien yang dilihatnya bisa sampai Rp 500 juta.

"Poin saya adalah, yang banyak tampil di depan adalah mereka yang ada di kesehatan, menkes, dokter ahli, jangan lagi politisi, DPR, karena ilmunya yang sama-sama cekaknya (bukan bidangnya). Edukasi sehingga masyarakat lebih siap, sehingga kontaknya berkurang dan terkendali, ujungnya ekonomi yang diuntungkan," pungkas Dradjad.

Baca juga: Insentif Belum Cair, Kartu Prakerja Masih dalam Proses Evaluasi



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
Lembaga Sertifikasi Profesi KAI Kantongi Lisensi BNSP

Lembaga Sertifikasi Profesi KAI Kantongi Lisensi BNSP

Whats New
Luhut Nilai Sertifikasi Produk Kesehatan dan Farmasi RI Mutlak Diperlukan

Luhut Nilai Sertifikasi Produk Kesehatan dan Farmasi RI Mutlak Diperlukan

Whats New
Grab Lolos dari Denda Rp 30 Miliar, KPPU Bakal Ajukan Kasasi

Grab Lolos dari Denda Rp 30 Miliar, KPPU Bakal Ajukan Kasasi

Whats New
Perhatikan Hal agar Keuangan Bisa Terjaga saat Resesi

Perhatikan Hal agar Keuangan Bisa Terjaga saat Resesi

Spend Smart
Tekan Dampak Lingkungan, Pabrik Petrokimia di Cilegon Terapkan Teknologi Ini

Tekan Dampak Lingkungan, Pabrik Petrokimia di Cilegon Terapkan Teknologi Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X