Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daripada Utang, Pemerintah Diminta Kejar Sektor Ini

Kompas.com - 20/06/2020, 15:19 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Indef Dradjad H Wibowo menyarankan pemerintah untuk mengejar sumber pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini terlewat untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun pajak dan PNBP yang terlewat bersumber dari tambang mineral seperti nikel dan batubara.

"Mana-mana yang masih bisa hasilkan uang, itu kejar. Di tambang mineral ada, cukai ada. Apakah ini bisa menutup (defisit)? ya enggak karena kondisi sedang drop. Tapi sumber harus kita maksimalkan (untuk mengurangi tanggungan)," kata Dradjad saat diskusi daring, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN Meningkat Dramatis, Akan Jadi Beban 10 Tahun ke Depan

Menurut Dradjad, langkah itu bisa diambil alih-alih menambah utang dengan bunga/imbal hasil besar yang ditawarkan pemerintah. Pasalnya utang akan berdampak panjang di tahun-tahun mendatang pengelolaan uang negara.

Sejak awal tahun hingga akhir Mei 2020 saja, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 360,7 triliun. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 1.006,4 triliun.

"Akibatnya banyak program mendesak yang enggak bisa dibiayai karena kita harus membayar kewajiban pokok dan bunga utang. Tahun 2019 itu anggaran kesehatan ditambah pendidikan sekitar Rp 80 triliun lebih rendah dibandingkan untuk bayar utang. Padahal kesehatan dan pendidikan penting sekali," ungkap Dradjad.

Lebih lanjut dia menuturkan, bangkitnya ekonomi suatu negara akan berasal dari kepedulian pemerintah dan kedisiplinan masyarakat. Terbukti, negara yang menjalankan karantina wilayah (lockdown) secara detil dan menyeluruh akan mendapat reward ekonomi.

Menurut Dradjad, investor ragu untuk datang kembali ke Indonesia jika melihat berita terkait ranking Indonesia menangani Covid-19 jauh di bawah negara-negara lain.

"Kalau penanganan Covid-19 jelek, otomatis orang jadi ragu-ragu datang ke Indonesia. Seharusnya tidak ada pilihan antara ekonomi dan kesehatan," pungkas dia.

Baca juga: Wamenkeu: Kami Janji Utang Dipakai Seefisien Mungkin, Tidak untuk Foya-foya

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com