Daripada Utang, Pemerintah Diminta Kejar Sektor Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Indef Dradjad H Wibowo menyarankan pemerintah untuk mengejar sumber pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini terlewat untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun pajak dan PNBP yang terlewat bersumber dari tambang mineral seperti nikel dan batubara.

"Mana-mana yang masih bisa hasilkan uang, itu kejar. Di tambang mineral ada, cukai ada. Apakah ini bisa menutup (defisit)? ya enggak karena kondisi sedang drop. Tapi sumber harus kita maksimalkan (untuk mengurangi tanggungan)," kata Dradjad saat diskusi daring, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN Meningkat Dramatis, Akan Jadi Beban 10 Tahun ke Depan

Menurut Dradjad, langkah itu bisa diambil alih-alih menambah utang dengan bunga/imbal hasil besar yang ditawarkan pemerintah. Pasalnya utang akan berdampak panjang di tahun-tahun mendatang pengelolaan uang negara.

Sejak awal tahun hingga akhir Mei 2020 saja, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 360,7 triliun. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 1.006,4 triliun.

"Akibatnya banyak program mendesak yang enggak bisa dibiayai karena kita harus membayar kewajiban pokok dan bunga utang. Tahun 2019 itu anggaran kesehatan ditambah pendidikan sekitar Rp 80 triliun lebih rendah dibandingkan untuk bayar utang. Padahal kesehatan dan pendidikan penting sekali," ungkap Dradjad.

Lebih lanjut dia menuturkan, bangkitnya ekonomi suatu negara akan berasal dari kepedulian pemerintah dan kedisiplinan masyarakat. Terbukti, negara yang menjalankan karantina wilayah (lockdown) secara detil dan menyeluruh akan mendapat reward ekonomi.

Menurut Dradjad, investor ragu untuk datang kembali ke Indonesia jika melihat berita terkait ranking Indonesia menangani Covid-19 jauh di bawah negara-negara lain.

"Kalau penanganan Covid-19 jelek, otomatis orang jadi ragu-ragu datang ke Indonesia. Seharusnya tidak ada pilihan antara ekonomi dan kesehatan," pungkas dia.

Baca juga: Wamenkeu: Kami Janji Utang Dipakai Seefisien Mungkin, Tidak untuk Foya-foya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan dampak pandemi virus corona (Covid-19) berisiko mengerek defisit anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) menjadi kian lebar.

Bendahara Negara itu pun mengatakan peningkatan defisit bakal menjadi beban bagi negara hingga 10 tahun ke depan.

"Dengan adanya Covid-19 kita mengalami defisit yang meningkat secara dramatis, dan ini akan menjadi beban 10 tahun ke depan," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (18/6/2020).

Pemerintah memperoyeksi terjadi peningkatan defisit APBN dari Rp 852,9 triliun atau sekitar 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di dalam Perpres Nomor 54 tahun 2020, menjadi Rp 1.039,2 triliun atau menjadi 6,34 persen dari PDB

Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi virus corona. Teranyar, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk penanganan pandemi.

Baca juga: Luhut: Bank Dunia Mengapresiasi Pengelolaan Utang Indonesia