Bank Dunia: Belanja RI Bidang Prioritas Masih Rendah dan Belum Efisien

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia menilai belanja pemerintah di beberapa bidang prioritas seperti pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak efisien.

Dalam hasil kajian bertajuk Public Expenditure Review Spending for Better Result, Bank Dunia melihat efisiensi belanja tetap menjadi tantangan di bidang-bidang prioritas lainnya, meski belanja program bansos menjadi lebih efisien.

Program bansos yang dinilai mengalami peningkatan yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Hingga Akhir Mei 2020, Pemerintah Sudah Salurkan Bansos Rp 61,4 Triliun

Sementara program-program yang kurang efektif seperti beras bersubsidi untuk masyarakat miskin alias Beras Sejahtera (Rastra) dalam proses dihapus.

Sayangnya, hal ini tidak diikuti oleh bidang lainnya. Bank Dunia mengemukakan, di bidang lainnya sumber daya tidak selalu dialokasikan untuk intervensi yang paling efektif.

"Di bidang pendidikan dan kesehatan, intervensi-intervensi dengan dampak tertinggi belum mendapatkan prioritas. Misalnya, walaupun manfaat investasi yang sudah terbukti dalam pendidikan dan pengembangan anak usia dini, belanja PAUD di bidang pendidikan tetap rendah," kata ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doorn dalam peluncuran Public Expenditure Review, Senin (22/6/2020).

Sementara itu di bidang kesehatan, baik di tingkat pusat dan daerah, belanja dan layanan lebih diarahkan untuk perawatan episodik kuratif alias pengobatan alih-alih untuk preventif yang hemat biaya.

Baca juga: Bappenas: Belanja Negara Belum Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Selain pendidikan dan kesehatan, belanja di bidang infrastruktur seperti belanja untuk konstruksi baru dan administrasi lebih menjadi prioritas dibanding dengan operasi dan pemeliharannya. Utamanya untuk pembangunan irigasi serta air minum dan sanitasi.