Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Dunia: Belanja RI Bidang Prioritas Masih Rendah dan Belum Efisien

Kompas.com - 22/06/2020, 13:43 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia menilai belanja pemerintah di beberapa bidang prioritas seperti pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak efisien.

Dalam hasil kajian bertajuk Public Expenditure Review Spending for Better Result, Bank Dunia melihat efisiensi belanja tetap menjadi tantangan di bidang-bidang prioritas lainnya, meski belanja program bansos menjadi lebih efisien.

Program bansos yang dinilai mengalami peningkatan yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Hingga Akhir Mei 2020, Pemerintah Sudah Salurkan Bansos Rp 61,4 Triliun

Sementara program-program yang kurang efektif seperti beras bersubsidi untuk masyarakat miskin alias Beras Sejahtera (Rastra) dalam proses dihapus.

Sayangnya, hal ini tidak diikuti oleh bidang lainnya. Bank Dunia mengemukakan, di bidang lainnya sumber daya tidak selalu dialokasikan untuk intervensi yang paling efektif.

"Di bidang pendidikan dan kesehatan, intervensi-intervensi dengan dampak tertinggi belum mendapatkan prioritas. Misalnya, walaupun manfaat investasi yang sudah terbukti dalam pendidikan dan pengembangan anak usia dini, belanja PAUD di bidang pendidikan tetap rendah," kata ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doorn dalam peluncuran Public Expenditure Review, Senin (22/6/2020).

Sementara itu di bidang kesehatan, baik di tingkat pusat dan daerah, belanja dan layanan lebih diarahkan untuk perawatan episodik kuratif alias pengobatan alih-alih untuk preventif yang hemat biaya.

Baca juga: Bappenas: Belanja Negara Belum Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Selain pendidikan dan kesehatan, belanja di bidang infrastruktur seperti belanja untuk konstruksi baru dan administrasi lebih menjadi prioritas dibanding dengan operasi dan pemeliharannya. Utamanya untuk pembangunan irigasi serta air minum dan sanitasi.

"Selain itu, kebijakan sektoral dan sistem layanan yang kurang efisien menghambat perbaikan hasil-hasil pembangunan, seperti kurangnya orientasi kinerja dalam bidang pendidikan, lemahnya koordinasi belanja di bidang pasokan air minum, keputusan perencanaan perumahan yang buruk, dan sebagainya," ucap Van Doorn.

Tantangan

Van Doorn menyebut, belanja pemerintah untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik dibatasi oleh kendala sistemik lintas sektoral.

Meskipun setiap sektor memiliki program dan tantangan yang unik, ada beberapa masalah lintas sektoral yang umumnya menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas belanja di Indonesia.

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Kecil, Baru 1,54 Persen

Tantangan pertama adalah tantangan pengelolaan keuangan negara. Masih ada hambatan sistemik di semua sektor meski ada banyak kemajuan dalam pengelolaan keuangan, seperti proses perencanaan 5 tahunan yang lebih kuat.

Hambatan sistemik dimulai dari ketidak-konsistenan antara arsitektur perencanaan, arsitektur penganggaran, kerangka pengelolaan kinerja, dan struktur organisasi pemerintah.

"Konsep money follow program tidak dapat sepenuhnya dijalankan karena program-program dalam struktur perencanaan disusun berdasarkan prioritas rencana nasional, sedangkan struktur penganggaran disusun berdasarkan struktur organisasi," ungkap dia.

Baca juga: Kemenkeu Tegaskan Anggaran Penanganan Covid-19 Rp 695,2 Triliun

Adapun 4 tantangan lainnya antara lain, tantangan koordinasi antar-lembaga dan antar tingkat pemerintah, transfer fiskal ke daerah tidak mendorong kinerja, sistem dan informasi tidak memadai, dan kendala terhadap peran serta sektor swasta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com