Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Perlu Rp 22.715 Triliun untuk Tutup Kesenjangan Infrastruktur

Kompas.com - 22/06/2020, 15:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia memperkirakan Indonesia membutuhkan 1,6 triliun dollar AS atau Rp 22.715 triliun (kurs Rp 14.197 per dollar AS) untuk menutup kesenjangan infrastruktur.

Angka ini lebih besar dibandingkan ukuran ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Adapun kesenjangan infrastruktur didefinisikan sebagai selisih persediaan modal publik per kapita antara negara-negara yang sedang berkembang dengan Indonesia dikalikan dengan jumlah penduduk RI.

Baca juga: Imbas Corona, Ini Proyek-proyek Infrastruktur yang Ditunda Pemerintah

"Ini konsisten dengan target investasi dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 415 miliar dollar AS dan untuk tahun 2020-2024 sebesar 412 miliar dollar AS, dibandingkan dengan PDB sekitar 1 triliun dollar AS pada tahun 2018," kata Bank Dunia dalam laporan bertajuk Public Expenditure Review, Senin (22/6/2020).

Adapun nilai sebesar ini melebihi kapasitas keuangan publik untuk membiayainya. Misalnya, jika pemerintah RI mempertahankan tingkat belanja saat ini untuk perumahan dan tidak melibatkan sektor swasta, akan diperlukan waktu 26 tahun untuk menutup kekurangan perumahan.

Sementara itu, kesenjangan modal manusia juga besar. Jika Indonesia tidak memiliki tingkat stunting yang tinggu saat ini, kelangsungan hidup orang dewasa yang rendah, dan kesenjangan pembelajaran yang besar, PDB-nya akan 36 persen lebih tinggi.

"Perkiraan ini belum memperhitungkan pergeseran struktural jangka panjang seperti penduduk yang semakin tua, urbanisasi yang sedang berlangsung, dan perubahan iklim," sebut laporan itu.

Baca juga: Pandemi Corona, Bagaimana Proses Pembebasan Lahan Proyek Infrastruktur?

Menurut Indeks Modal Manusia (HCI) Bank Dunia, tingkat SDM Indonesia masih jauh di bawah harapan dan di bawah negara-negara setara lainnya.

Anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan menjadi 53 persen produktif ketika tumbuh dewasa jika dapat menikmati pendidikan lengkap dan kesehatan penuh.

HCI Indonesia 9 poin lebih rendah dari rata-rata untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, di bawah perkiraan untuk tingkat pendapatannya.

Kesenjangan modal manusia terlihat jelas dalam kesehatan dan pendidikan, 1/3 anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting pada 2018, merupakan prevalensi yang kelima di dunia

Di bidang pendidikan, skor PISA Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara setara lainnya seperti Vietnam, meski memiliki tingkat belanja pendidikan per siswa yang sama.

"Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan ruang fiskal untuk belanja serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja untuk mengatasi kesenjangan tersebut yang bisa menjadi lebih sulit akibat Covid-19. Tingkatkan penerimaan domestik berkelanjutan, khususnya pemungutan pajak, memobilisasi pembiayaan infrastruktur dari swasta, dan meningkatkan kualitas belanja," sebutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com