Indonesia Dinilai Perlu Waspada dengan 3 Negara ASEAN Ini, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati dengan 3 negara ASEAN, yakni Vietnam, Malaysia, dan Taiwan.

Alasannya karena negara itu merupakan negara yang merespons secara baik dalam penanganan Covid-19. Artinya, negara-negara tersebut akan mencapai pemulihan ekonomi yang lebih cepat pula dibanding negara lainnya.

"Kita perlu waspada karena Vietnam, Malaysia, dan Thailand merupakan saingan kita dalam perdagangan global dan dalam menarik investor asing," kata Ryan dalam webinar Infobank, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Pekan Depan, Pemerintah Salurkan Bansos Beras kepada 10 Juta KPM

Berdasakan data Statista, belum ada kematian akibat Covid-19 di Vietnam per 7 Juni 2020. Bahkan hingga kemarin, Vietnam mengkonfirmasi belum ada kematian dengan 349 kasus yang dikonfirmasi dan 328 orang sembuh. Begitupun di Malaysia dan Thailand yang kasusnya telah menurun.

Sedangkan kasus Covid-19 di Indonesia masih meningkat, dengan angka kematian mencapai 2.500 per 22 Juni 2020.

Ryan menuturkan, investor tentu akan nyaman dan aman bila berinvestasi di negara-negara bebas Covid-19 ketimbang negara-negara yang belum mengkonfirmasi bebas Covid-19 seperti Indonesia.

Baca juga: Tentang Insentif Kartu Prakerja, Besaran hingga Cara Pencairannya

"Sehingga saya bisa katakan, yang punya niat untuk investasi di Indonesia, mohon maaf mungkin berbelok arah ke Vietnam, Malaysia, dan Vietnam dulu," papar Ryan.

Kendati demikian, dia menganggap desain kebijakan yang diambil pemerintah untuk penanganan Covid-19 sudah bagus.

Hanya saja, pemerintah perlu mempercepat akselerasi dan eksekusi agar menimbulkan efek psikologis yang positif kepada para pelaku usaha.

Baca juga: Ini 5 Orang Terkaya Dunia, Harta Bezos Melonjak Rp 98 Triliun dalam Sepekan

"Perlu koordinasi yang lebih erat, komunikasi yang lebih erat, dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB), itu sudah bagus. Mari kita eksekusi dengan baik dan terus dalam koridor good governance untuk menghindari masalah di kemudian hari, potensi fraud, moral hazard dan sebagainya," kata Ryan.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengganggarkan anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Angka itu meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp 677 triliun.

Baca juga: Dalam Sepekan, Kekayaan Bos Djarum Susut Rp 18,4 Triliun

Dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Sebagai konsekuensi, defisit APBN Tahun 2020 pun diperkirakan melebar, dari semula defisit sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp 307,2 triliun menjadi 5,07 persen atau Rp 852 triliun dalam Perpres 54/2020, dan defisit baru diperkirakan sebesar 6,34 persen atau Rp 1.039,2 triliun.

Baca juga: Besaran Gaji TNI Plus Tunjangannya, dari Tamtama hingga Jenderal