Tekan Pengangguran dan Kemiskinan, Kemenkeu Siapkan Cara Ini

Kompas.com - 23/06/2020, 13:41 WIB
Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4). Center of Reform on Economics memperkirakan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal II 2020 akan bertambah 4,25 juta orang akibat pandemi COVID-19. FAUZAN/AntaraSejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4). Center of Reform on Economics memperkirakan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal II 2020 akan bertambah 4,25 juta orang akibat pandemi COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan cara untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran akibat Covid-19.

Adapun cara yang disiapkan yaitu mengganggarkan biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 607,65 triliun dari dua sisi, yakni sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply).

Sisi permintaan diperlukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga yang akhirnya menekan angka kemiskinan, sementara sisi penawaran untuk menekan angka pengangguran.

Baca juga: Dampak Corona, Jumlah Pengangguran Bisa Tembus 12,7 Juta di 2021

"Dalam konteks fiscal policy kita manage demand dan supply side, yakni menjaga daya beli dengan mengganggarkan social safety net (perlindungan sosial) menahan kenaikan angka kemiskinan. Kemudian kita support dunia usaha di supply side untuk mencegah terjadinya layoff (PHK) dalam jumlah signifikan," kata Suminto dalam konferensi video, Selasa (23/6/2020).

Suminto mengungkap, pemerintah menganggarkan Rp 205,20 triliun untuk sisi permintaan dan menargetkan lebih dari 40 persen penduduk RI mendapat perlindungan sosial, utamanya untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Beberapa bantuan yang diberikan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), Kartu Prakerja, diskon listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, insentif perumahan bagi MBR, dan sebagainya.

Sementara dari sisi penawaran, pemerintah menggelontorkan Rp 402,45 triliun untuk mendukung bisnis ultra mikro dan UMKM Rp 123,46 triliun, korporasi Rp 169,97 triliun, BUMN Rp 35,15 triliun, pemerintah daerah Rp 15 triliun, dan cadangan perluasan Rp 58,8 triliun.

Baca juga: 5 Langkah untuk Kurangi Lonjakan Angka Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

Harapannya, angka pengangguran dan kemiskinan bisa ditekan seminimal mungkin. Saat ini, pemerintah memproyeksi angka kemiskinan bertambah menjadi 5,71 juta orang dan pengangguran mencapai 5,23 juta orang.

"Outlook terakhir yang dikeluarkan Kemenkeu juga revisi ke bawah, ekonomi bisa terkontraksi -4 persen sampai 1 persen tahun 2020. Makanya dalam kondisi ini kita adjust untuk menahan pertumbuhan lebih dalam," pungkasnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X