Kontroversi Kartu Prakerja, dari Temuan KPK hingga Keterlibatan Perusahaan Stafsus

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak pertama kali dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020, Kartu Prakerja 2020 menuai polemik di masyarakat. Program yang tujuan utamanya untuk mengurangi angka pengangguran ini dipercepat untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona atau Covid-19.

Kartu Pekerja sendiri merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019. Dia menjanjikan pengangguran bisa mendapatkan insentif dan diberikan pelatihan secara gratis bersertifikat.

Berikut beberapa kontroversi Kartu Prakerja 2020 sebagaimana dirangkum sejak pertama kali diperkenalkan Presiden Jokowi.

1. Temuan KPK

Kartu Prakerja kembali jadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait program tersebut. Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut.

Baca juga: Tentang Insentif Kartu Prakerja, Besaran hingga Cara Pencairannya

Pertama yakni proses pendaftaran, di mana banyak data pekerja yang terdampak Covid-19 tak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja. KPK juga menyoroti penunjukan 8 platform digital yang jadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang.

Lembaga anti-rasuah itu juga menyebut banyak pelatihan online Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Lalu terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus online yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

2. Perusahaan Stafsus Jokowi jadi mitra penyelenggara pelatihan

Penunjukan Ruangguru jadi satu dari delapan mitra penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja menimbulkan polemik. Pasalnya, Ruangguru merupakan perusahaan startup milik Belva Devara, salah satu Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi.

Belakangan setelah menuai kontroversi, Belva akhirnya memutuskan mundur dari posisinya sebagai Stafsus Milenial. Ruangguru terlibat dalam mitra penyedia pelatihan di Kartu Prakerja lewat Skill Academy.

Baca juga: Penantian Panjang Pencairan Duit Insentif Kartu Prakerja

"Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19," tulis Devara dalam surat terbukanya.

3. Anggarannya mencapai Rp 20 triliun

Banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui program Kartu Prakerja tak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran.

Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan.

Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Insentif Kartu Prakerja Cair Pekan Ini