Sri Mulyani Ungkap Program Kementerian Kerap Tak Sesuai Kebutuhan Daerah

Kompas.com - 23/06/2020, 14:20 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tantangan yang cukup berat dalam melakukan sinkronisasi anggaran dan program antara pemerintah pusat dan daerah.

Pasalnya, hingga saat ini, masih banyak program-program yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat namun tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah karena tidak sesuai kebutuhan daerah.

Bahkan dia menyampaikan, besaran anggaran yang sudah dibelanjakan oleh pemerintah pusat namun tidak bisa direalisasikan, atau tidak diterima oleh masyarakat di daerah mencapai triliunan.

Baca juga: Tekan Pengangguran dan Kemiskinan, Kemenkeu Siapkan Cara Ini

"Ini sudah menjadi temuan BPK (Badan Perencana Keuangan), K/L (Kementerian/Lembaga) menganggarkan belanja namun daerah tidak sesuai, karena ini yang terjadi jumlahnya sampai triliunan," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6/2020).

"Anggaran dibelanjakan, tapi daerah atau masyarakat tidak terima," sambung dia.

Untuk itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tidak mengizinkan kementerian atau lembaga mengajukan anggaran program yang tidak mendapatkan tanda tangan dari pemerintah daerah atau masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut.

Bendahara Negara itu pun sempat mengungkapkan, sinkronisasi program dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah adalah tantangan paling berat bagi Kementerian Keuangan.

Baca juga: Ingat, Transaksi Kartu Kredit Wajib Pakai PIN Mulai 1 Juli 2020

Dia mencontohkan, terdapat K/L membangun infrastruktur yang nantinya akan dihibahkan ke pemerintah daerah. Pada saat diserahkan ternyata pihak daerah menolak lantaran tidak sesuai kebutuhan.

"Kemudian pemdanya tidak mau nerima karena merasa bahwa saya kalau menerima barang ini berarti saya harus memelihara dan ini adalah bukan barang yang diminta dari awalnya," kata dia.

"Jadi ini muncul sering kementerian membangun suatu infrastruktur, saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemdanya, pemdanya bilang saya enggak butuh infra itu, itu kan program pusat," sambungnya.

Baca juga: 6 Tips Bikin PIN Kartu Kredit agar Tidak Gampang Diretas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI, EDC, BRImo, dan Internet Banking

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI, EDC, BRImo, dan Internet Banking

Spend Smart
Perluas Segmen Nasabah Jadi Strategi BTPN Hadapi Potensi Resesi di 2023

Perluas Segmen Nasabah Jadi Strategi BTPN Hadapi Potensi Resesi di 2023

Whats New
RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

Whats New
Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Whats New
Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

BrandzView
Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Whats New
Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Whats New
Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Whats New
Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Whats New
Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung 'Dioper' di Padalarang

Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung "Dioper" di Padalarang

Whats New
Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Whats New
Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Whats New
Menhan Madagaskar Temui Luhut Bahas Isu Keamanan Perairan Strategis

Menhan Madagaskar Temui Luhut Bahas Isu Keamanan Perairan Strategis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.