Sri Mulyani Ungkap Program Kementerian Kerap Tak Sesuai Kebutuhan Daerah

Kompas.com - 23/06/2020, 14:20 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tantangan yang cukup berat dalam melakukan sinkronisasi anggaran dan program antara pemerintah pusat dan daerah.

Pasalnya, hingga saat ini, masih banyak program-program yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat namun tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah karena tidak sesuai kebutuhan daerah.

Bahkan dia menyampaikan, besaran anggaran yang sudah dibelanjakan oleh pemerintah pusat namun tidak bisa direalisasikan, atau tidak diterima oleh masyarakat di daerah mencapai triliunan.

Baca juga: Tekan Pengangguran dan Kemiskinan, Kemenkeu Siapkan Cara Ini

"Ini sudah menjadi temuan BPK (Badan Perencana Keuangan), K/L (Kementerian/Lembaga) menganggarkan belanja namun daerah tidak sesuai, karena ini yang terjadi jumlahnya sampai triliunan," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6/2020).

"Anggaran dibelanjakan, tapi daerah atau masyarakat tidak terima," sambung dia.

Untuk itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tidak mengizinkan kementerian atau lembaga mengajukan anggaran program yang tidak mendapatkan tanda tangan dari pemerintah daerah atau masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut.

Bendahara Negara itu pun sempat mengungkapkan, sinkronisasi program dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah adalah tantangan paling berat bagi Kementerian Keuangan.

Baca juga: Ingat, Transaksi Kartu Kredit Wajib Pakai PIN Mulai 1 Juli 2020

Dia mencontohkan, terdapat K/L membangun infrastruktur yang nantinya akan dihibahkan ke pemerintah daerah. Pada saat diserahkan ternyata pihak daerah menolak lantaran tidak sesuai kebutuhan.

"Kemudian pemdanya tidak mau nerima karena merasa bahwa saya kalau menerima barang ini berarti saya harus memelihara dan ini adalah bukan barang yang diminta dari awalnya," kata dia.

"Jadi ini muncul sering kementerian membangun suatu infrastruktur, saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemdanya, pemdanya bilang saya enggak butuh infra itu, itu kan program pusat," sambungnya.

Baca juga: 6 Tips Bikin PIN Kartu Kredit agar Tidak Gampang Diretas



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X