Ada Konflik Kepentingan di Kartu Prakerja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak pertama kali dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020, Kartu Prakerja 2020 menuai polemik di masyarakat. Program yang tujuan utamanya untuk mengurangi angka pengangguran ini dipercepat untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona atau Covid-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat potensi konflik kepentingan dalam kerja sama kemitraan program Kartu Prakerja. KPK juga menyebutkan, ada potensi kerugian negara dalam program tersebut.

Hasil kajian KPK itu telah ditampung dan jadi bahan evaluasi Komite Cipta Kerja yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Ada potensi konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip dari Harian Kompas, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Penantian Panjang Pencairan Duit Insentif Kartu Prakerja

Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut. Pertama yakni proses pendaftaran, di mana banyak data pekerja yang terdampak Covid-19 tak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja.

KPK juga menyoroti penunjukan 8 platform digital yang jadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang. Potensi konflik kepentingan muncuk karena terdapat 250 dari 1.895 program pelatihan, merupakan milik dari lima lembaga penyedia platform, dari total delapan penyedia platform.

Kedua, adanya potensi kerugian negara mengingat berdasarkan uji sampel 327 pelatihan, ternyata 89 persennya tersedia secara gratis di jejaring internet.

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tak efektif, dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya searah dan tanpa mekanisme kontrol," kata Marwata.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Insentif Kartu Prakerja Cair Pekan Ini

Lembaga anti-rasuah itu juga menyebut banyak pelatihan online Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Lalu terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus online Kartu Prakerja yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Terkait materi pelatihan, hanya 13 persen yang dinilai memenuhi persyaratan. Hal ini menyebabkan terjadi sejumlah kasus, seperti penerbitan sertifikat oleh lembaga pelatihan meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket.

Verifikasi peserta pun lemah sehingga mereka yang masih bekerja bisa memanfaatkan program ini, padahal mereka bukan target dari program ini.

Dikutip dari data Harian Kompas, Per 14 Mei 2020, terdapat 228 lembaga dengan lebih dari 3.000 jenis pelatihan ditawarkan program Kartu Prakerja melalui delapan platform digital.

Baca juga: Ekonom: Daripada Uang Dihambur-hamburkan untuk Prakerja, Mending untuk Edukasi Publik

Penelusuran pada delapan platform digital selama 4-31 Mei 2020 menemukan, sejumlah lembaga pelatihan yang dijajakan dalam etalase beberapa platform digital memiliki hubungan dengan perusahaan pengelola platform.

Skill Academy, misalnya, dari total 95 kelas pelatihan yang disediakan, 50 kelas terafiliasi dengan Ruangguru yang merupakan pengelola Skill Academy. Sebanyak 13 kelas juga diampu oleh jajaran pimpinan Ruangguru dari level pemegang saham hingga manajer.

Akan tetapi, mayoritas tidak menuliskan keterangan posisinya di Ruangguru pada bagian identitas.

Di platform Pintaria, dari 129 kelas pelatihan, terdapat 29 kelas yang diampu oleh HarukaEDU. Pelatihan yang diselenggarakan induk usaha Pintaria itu setidaknya terbagi dalam tiga bidang, yaitu teknologi informasi, pemasaran, dan pembuatan daftar riwayat hidup (CV).

Baca juga: Peserta Kartu Prakerja yang Palsukan Data Diri Bisa Dipidana

Keterkaitan antara lembaga pelatihan dan platform digital juga tampak di Sekolah.mu. Sebanyak 20 dari total 97 kelas yang tersedia di platform milik Najelaa Shihab itu berasal dari Sekolah.mu. Beberapa lembaga lain juga terafiliasi dengan Najelaa beserta keluarga.

Contohnya, Kampus Guru Cikal, Sekolah Cikal, dan Rencanamu, yang didirikan dan dipimpin Najelaa. Ada pula Pusat Studi Al-Quran dan Cariustadz.id, yang didirikan ayah Najelaa, Quraish Shihab.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkapkan, platform digital memang bukan lembaga pelatihan.

"Lembaga pelatihan itu bisa mendaftar lewat platform digital. Jadi, pelatihan bukan dilakukan oleh yang delapan ini," jelas Denni.

Baca juga: Tentang Insentif Kartu Prakerja, Besaran hingga Cara Pencairannya

Selain itu, pihaknya hanya berupaya menyediakan sebanyak mungkin berbagai jenis skill yang bisa dipilih untuk peserta Kartu Pekerja.

Menurutnya, demografi peserta Kartu Prakerja sangat beragam di seluruh Indonesia. Sehingga, kata dia, pelatihan-pelatihan yang sifatnya belajar materi dasar bisa saja sangat dibutuhkan masyarakat di pelosok-pelosok Tanah Air.

"Kalau saya terus terang tidak mau prejudice (prasangka) apa pun. Kita kan banyak orang dari Sabang sampai Merauke. Tahu tidak usaha paling bagus di Kepulauan Pangkajene (Sulsel)? Atau di Boven Digoel (Papua), atau Kepulauan Nias, atau Aceh Singkil," kata Denni dalam sebuah diskusi daring.

"Kita tak tahu persis, jadi karena kita melayani masyarakat yang sangat besar se-Indonesia, kita enggak punya penilaian oh ini pelatihan ecek-ecek. Tugas kami adalah sediakan pelatihan sebanyak mungkin," imbuh dia.

Baca juga: Pemerintah: Kartu Prakerja Bukan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

Lagi pula, lanjut Denni, dalam skema pemilihan kursus online Kartu Prakerja sepenuhnya berada di tangan peserta. Sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Denni tak menampik jika program Kartu Pekerja ini masih perlu banyak perbaikan. Seiring waktu, pelatihan-pelatihan online yang tersedia akan terus ditingkatkan.

Baca juga: Kontroversi Kartu Prakerja, dari Temuan KPK hingga Keterlibatan Perusahaan Stafsus