Sri Mulyani Usul Pelaksanaan Program Bansos dan Subsidi Digabung

Kompas.com - 23/06/2020, 15:46 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal, salah satunya tentang stimulus PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk sejumlah industri. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal, salah satunya tentang stimulus PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk sejumlah industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan beberapa rancana reformasi anggaran tahun depan.

Bendahara Negara itu mengungkapkan, salah satu rencana reformasi tersebut berupa penggabungan atau integrasi berbagai program bantuan sosial pemerintah.

Pasalnya saat ini realisasi berbagai program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat masih terpencar di berbagai kementerian/lembaga dan daerah.

Hal tersebut membuat akuntabilitas program bantuan pemerintah mulai dari program keluarga harapan (PKH) hingga subsidi listrik dan LPG menjadi tak sinkron.

Baca juga: Ada Temuan Beras Bansos Tak Layak Konsumsi, Apa Kata Buwas?

“Ada belanja untuk keluarga miskin, seperti PKH, ada berikan bantuan untuk putra-putra dalam bentuk KIP, PIP, bentuk kartu sembako, bantuan akses kesehatan yakni PBI untuk JKN, dan juga berikan subsidi listrik, LPG. Sehingga bantuan kita ke masyarakat miskin itu menjadi terfragmentasi, akuntabilitas juga enggak bisa disinkronkan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6/2020).

Sri Mulyani mengungkapkan, dengan integrasi program, harapannya berbagai program bansos yang disalurkan pemerintah bisa lebih akurat dan tepat sasaran.

Namun demikian, pihak Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas masih dalam proses merancang skema reformasi integrasi bansos dengan subsidi energi tersebut.

“Ini perlu, sehingga masyarakat miskin dapat dengan terintegrasi. Beluman bansos dari pemda, itu semua perlu kita tingkatkan dari sisi koordinasinya. Sehingga untuk ini kami dan Bappenas redesigning,” jelasnya.

Baca juga: Bank Dunia: Bansos Pemerintah Belum mampu Tekan Lonjakan Angka Kemiskinan

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun meuturkan, rencana reformasi subsidi energi harus dilakukan secara komprehensif. Menurut dia, pemerintah harus merinci, apakah reformasi tersebut hanya anggarannya saja atau seluruh wewenangnya yang akan diubah.

Subsidi energi ini diberikan kewenangannga di mana, anggarannya di mana, pencairannya gimana? Karena ada yang masuk BUMN karena PSO, ada di Kemenkeu yang buat anggaran,” kata dia.

Misbakhun menjelaskan, jika pemerintah serius ingin mereformasi skema subsidi energi, seharusnya bisa dilakukan dengan mengamandemen Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Kalau menurut saya, ini mau serius kita reform atau diubah flow-nya saja? Kalau kita mau reform, UU 17 2003 harus kita amandemen, UU 1 2004 juga kita amandemen,” kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

Whats New
Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Whats New
Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Work Smart
Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Whats New
Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Whats New
BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X