Menhub: Pagu Indikatif Anggaran Kemenhub 2021 Jauh di Bawah Kebutuhan

Kompas.com - 23/06/2020, 15:48 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (27/2/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (27/2/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp 41,3 triliun untuk Kementerian Perhubungan dalam pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L) 2021. Pagu indikatif tersebut tertuang dalam data Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021.

Namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pagu anggaran tersebut jauh di bawah pagu kebutuhan Kemenhub yang mencapai Rp 75,7 triliun.

“Besaran pagu indikatif tersebut jauh di bawah pagu kebutuhan 2021 Kementerian Perhubungan yang semula sebesar Rp 75,7 triliun," ujarnya dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Harga Bawang Merah Mahal, Ini Penyebabnya

Namun demikian, Budi menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen melaksanakan program kerja tahun 2021.

"Serta melanjutkan program kerja tahun 2020 yang sempat tertunda dengan kebijakan refocusing anggaran pemerintah untuk pengendalian Pandemi Covid-19 sehingga anggaran Kemenhub tahun 2020 dapat dihemat sebesar Rp 10,4 Triliun," tuturnya.

Lebih lanjut, mantan direktur utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu menjabarkan, anggaran tersebut akan dialokasikan ke empat program utama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Buwas: Ada 100 Karyawan Bulog yang Terancam Dipecat

Adapun ke-empat program tersebut adalah, program infrastruktur konektivitas sebesar Rp 36,769 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 3,296 triliun, program dukungan manajemen sebesar Rp 1,082 triliun, dan program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 197 miliar.

"Kemenhub tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pembangunan sektor transportasi melalui skema Investasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mengoptimalkan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP)/ Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk menyediakan layanan yang professional, kompetitif, serta mengurangi biaya operasional dari APBN sekaligus mendatangkan nilai tambah," tutur Budi.

Baca juga: Ada Konflik Kepentingan di Kartu Prakerja?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.