Belanja Kesehatan RI Rendah, Terbentur Tata Kelola dan Akuntabilitas

Kompas.com - 24/06/2020, 15:06 WIB
Ilustrasi dokter millionsjokerIlustrasi dokter

"Kedua, pembiayaan dan kinerja dikaji oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Kemenkeu mengkaji data pembiayaan, sementara Pemda dan Kemenkes masing-masing mengkaji kinerja secara terpisah. Ini membatasi kegunaan capaian yang dilaporkan," tutur Van Doorn.

Untuk rasio klaim JKN, di mana melebihi 100 persen beberapa tahun ini mencerminkan adanya masalah pada sisi pendapatan dan pengeluaran.

Di sisi pendapatan, estimasi aktuaria telah mengindikasi skema JKN kekurangan sumber daya untuk manfaat besar yang diberikan.

Baca juga: Belanja Layanan Kesehatan Rendah Dinilai Persulit Pelacakan Kasus Corona

Ada beberapa alasan, yakni premi tidak ditetapkan berdasarkan perkiraan aktuaria yang baik, premi ditetapkan berdasarkan asumsi semua orang akan ikut serta.

"Namun dalam praktiknya, sektor informal dan non-pekerja bergabung secara sukarela," sebut Van Doorn.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.