Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Infrastruktur Sekolah di Indonesia Dianggap Kurang, Ini Penyebabnya Menurut Bank Dunia

Kompas.com - 24/06/2020, 18:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia (World Bank) menyoroti banyak sekolah di Indonesia yang masih kekurangan elemen dasar untuk mendukung pembelajaran siswa.

Para kepala sekolah di Indonesia lebih cenderung menunjukkan kekurangan infrastruktur dan materi di sekolah mereka.  Misalnya, 29 persen kepala sekolah di Indonesia menunjukkan kekurangan materi yang besar. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan meksiko (20 persen), Filipina (14 persen), dan Brazil (10 persen).

Padahal, belanja untuk pendidikan telah meningkat secara dramatis didorong oleh aturan anggaran 20 persen. Anggaran pendidikan untuk tahun 2019 adalah Rp 491 triliun, peningkatannya lebih dari 3 kali lipat sejak 2001.

Baca juga: Bank Dunia: Belanja Pendidikan RI Terbesar di Dunia, tetapi....

Dalam hasil kajian bertajuk Public Expenditure Review Spending for Better Result, data administrasi Kemendikbud mengkonfirmasi hal ini. Data menunjukkan, hanya 25 persen ruang kelas di pendidikan dasar dan 40 persen ruang kelas SMA yang berada dalam kondisi baik.

Begitupun hanya 21 persen sekolah di pendidikan dasar yang terakreditasi dengan tingkat A dan sekolah yang dihadiri oleh siswa miskin memiliki proporsi lebih rendah untuk ruang kelas berkondisi baik maupun mendapat akreditasi A.

Ekonom Bank Dunia, Rythia Afkar mengatakan, masalahnya terletak pada distribusi transfer ke daerah yang tidak merata. Hal ini menciptakan perbedaan yang signifikan dalam kemampuan Pemda untuk mengelola belanja pendidikan.

Saat ini, transfer DAU tidak dialokasikan berdasarkan basis per kapita. Komponen DAU diberikan dalam bentuk bantuan hibah dengan jumlah yang sama untuk semua kabupaten, terlepas dari jumlah penduduk kabupaten.

"Transfer pendidikan per siswa tidak ditargetkan ke kabupaten yang lebih miskin dan oleh karena itu tidak mendorong kesetaraan sumber daya dalam sistem pendidikan," kata Rythia dalam konferensi video, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2020 Terendah Setelah Krisis 1998

Masalah lainnya, transfer dengan tujuan khusus dari pusat ke daerah tidak selalu didistribusikan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur, adanya perbedaan dalam kapasitas kabupaten untuk mengelola pendidikan, dan kurangnya kapasitas untuk mengelola sumber daya di tingkat sekolah.

Untuk itu, pihaknya memberikan beberapa saran, yaitu tingkatkan koordinasi dengan pemda terkait kapasitas melaksanakan kebijakan pendidikan, menjamin tersedianya kapasitas keuangan minimum, serta tingkatkan kapasitas PNS Pemda untuk memanfaatkan data dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti.

"Pastikan siswa diajar oleh guru berkualitas tinggi dan tingkatkan pemantauan dan evaluasi (P&E) untuk meningkatkan akuntabilitas untuk sektor pendidikan," pungkasnya.

Baca juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Tempatkan Rp 30 Triliun di 4 Bank BUMN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com