RI Gencar Tarik Investor Asing, Ekonom Sarankan Benahi Kendala Jangka Panjang

Kompas.com - 24/06/2020, 19:00 WIB
Ilustrasi: Kawasan industri PT VDNI dan PT OSS yang terletak di kecamatan Morosi, kabupaten Konawe, provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) foto dokuementasi PT VDNI KOMPAS.COM/KIKI ANDI PATIIlustrasi: Kawasan industri PT VDNI dan PT OSS yang terletak di kecamatan Morosi, kabupaten Konawe, provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) foto dokuementasi PT VDNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan, upaya untuk menjaring investor ke Indonesia membutuhkan upaya jangka panjang berupa reformasi regulasi secara menyeluruh.

Hal ini berkaitan dengan upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang proaktif mencari perusahaan dari China untuk pindah ke Indonesia.

CIPS mengingatkan bahwa kemungkinan besar tindakan tersebut juga akan dilakukan negara lain, terutama dari kawasan ASEAN.

“Perlu diingat, investasi langsung asing sifatnya adalah jangka panjang. Selain terus melakukan upaya promosi investasi untuk jangka pendek, pemerintah juga sebaiknya terus fokus membenahi berbagai hal yang menjadi kendala jangka panjang," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Tak Cuma Vietnam, Kamboja Juga Akan Kalahkan RI dalam Investasi Asing

"Perusahaan yang ingin relokasi sekalipun pasti mencari iklim investasi yang stabil bukan hanya untuk 2-3 tahun ke depan tetapi 10, 20, bahkan 50 tahun,” jelas Andree.

Berdasarkan FDI Restrictiveness Index 2018 yang dikeluarkan oleh OECD untuk 69 negara, Indonesia berada di urutan 67, setelah Arab Saudi dan Filipina.

Jangankan Vietnam, Laos dan Myanmar pun rankingnya masih di atas Indonesia.

Andree menilai, Indonesia harus segera membenahi hambatan masuk dan operasional investor.

Adapun hambatan tersebut yaitu adanya pembatasan kepemilikan asing, susahnya mendatangkan tenaga ahli dari luar Indonesia dan adanya pembatasan operasional, termasuk kepemilikan lahan.

Baca juga: Investasi Asing ke Indonesia Terhambat Eksekusi

"Semua ini adalah problem jangka panjang, jadi tidak bisa diatasi hanya dengan insentif pajak atau deal-deal khusus yang sifatnya jangka pendek. Selain itu, memberikan insentif pajak akan mengurangi pendapatan negara yang sedang sangat tertekan karena pandemi," ujarnya.

Andree lebih lanjut mengatakan, selain mencoba menarik investor dari China, pemerintah juga perlu melihat ke Selatan.

Seperti, perjanjian kemitraan ekonomi dengan Australia (IA CEPA) akan aktif dalam 1,5 minggu ke depan. Menurutnya ini membuka peluang besar untuk menarik investasi universitas dari Australia.

"Australia berpotensi kehilangan ribuan mahasiswa dari Indonesia selama penutupan perbatasan. Jadi, dengan membuka cabang di sini mereka mencegah kehilangan mahasiswa dan kita pun diuntungkan dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X