Diputus Bersalah Soal Kenaikan Harga Tiket, Ini Kata Garuda Indonesia

Kompas.com - 24/06/2020, 19:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara soal putusan putusan persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran Undang Undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan ini dijatuhkan kepada perseroan beserta anak usahanya, Citilink Indonesia.

"Dapat kami sampaikan bahwa Garuda Indonesia Group sepenuhnya menghormati proses hukum yang telah berjalan sampai dengan saat ini," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: KPPU Putuskan Tujuh Maskapai Bersalah Terkait Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Irfan menegaskan, putusan tersebut dijatuhkan oleh KPPU terkait temuan kenaikan harga tiket pesawat pada tahun lalu, bukan tahun ini.

Menurutnya, putusan tersebut sudah tepat untuk menjadikan iklim usaha industri penerbangan semakin baik, dengan adanya persaingan yang sehat.

"Oleh karenanya, saat ini Garuda Indonesia Group memastikan untuk senantiasa memperkuat komitmennya dalam menjalankan tata kelola bisnis perusahaan ditengah tantangan industri penerbangan yang semakin dinamis, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku," tutur Irfan.

Selain itu, Irfan menambahkan, Garuda berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja perusahaan.

"Sejalan dengan upaya penerapan prinsip dan ketentuan persaingan usaha yang sehat," ucapnya.

Baca juga: 7 Maskapai Bersalah Soal Kenaikan Harga Tiket, Ini Kata Kemenhub

Sebelumnya, KPPU memutuskan tujuh maskapai penerbangan nasional bersalah terkait kenaikan harga tiket pesawat.

KPPU memutuskan bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 dalam jasa angkutan udara.

Ketujuh maskapai tersebut, yakni PT Garuda Indonesia (Terlapor I), PT Citilink Indonesia (Terlapor II), PT Sriwijaya Air (Terlapor III), PT NAM Air (Terlapor IV), PT Batik Air (Terlapor V), PT Lion Mentari (Terlapor VI), dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).

“Untuk itu KPPU menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada para Terlapor untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan mereka yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut dilakukan,” demikian bunyi keterangan resmi yang dikeluarkan KPPU Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Pemerintah Beri Lampu Hijau Maskapai Naikkan Tarif, Bos Garuda Senang

KPPU menilai bahwa struktur pasar dalam industri angkutan udara niaga berjadwal adalah oligopoli ketat (tight oligopoly).

Hal ini mengingat bahwa kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia terbagi dalam tiga grup, yaitu grup Garuda (Terlapor I dan Terlapor II), grup Sriwijaya (Terlapor III dan Terlapor IV), dan grup Lion (Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

Whats New
Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Whats New
Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rilis
6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

Whats New
Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Whats New
Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Whats New
Luhut Tepis RI Sepi Peminat Investasi: Kita Tidak Kekurangan Investor

Luhut Tepis RI Sepi Peminat Investasi: Kita Tidak Kekurangan Investor

Whats New
Bantu Masyarakat Melek Asuransi, TikTok Jadi Platform Edukasi untuk Anak Muda

Bantu Masyarakat Melek Asuransi, TikTok Jadi Platform Edukasi untuk Anak Muda

BrandzView
Jadwalkan Bertemu Elon Musk Lagi, Luhut Bakal Tanya Kepastian Investasi Tesla

Jadwalkan Bertemu Elon Musk Lagi, Luhut Bakal Tanya Kepastian Investasi Tesla

Whats New
Transaksi Kripto Dikenakan Pajak, Indodax Sudah Setor Rp 58 Miliar ke Negara

Transaksi Kripto Dikenakan Pajak, Indodax Sudah Setor Rp 58 Miliar ke Negara

Rilis
Ketersediaan Pupuk Subsidi Menipis, Mentan SYL Ajak Petani Tingkatkan Penggunaan Pupuk Organik

Ketersediaan Pupuk Subsidi Menipis, Mentan SYL Ajak Petani Tingkatkan Penggunaan Pupuk Organik

Whats New
BI: Permintaan Pembiayaan Baru Korporasi Tumbuh Positif di Juli 2022

BI: Permintaan Pembiayaan Baru Korporasi Tumbuh Positif di Juli 2022

Whats New
Kendaraan Listrik Kian Diminati

Kendaraan Listrik Kian Diminati

Whats New
BI Mau Buka Lowongan Kerja PCPM untuk Lulusan S1 dan S2, Cek Syaratnya

BI Mau Buka Lowongan Kerja PCPM untuk Lulusan S1 dan S2, Cek Syaratnya

Work Smart
Menhub Pastikan Syarat Amdal di Pelabuhan Kawasan Industri Kaltara Segera Rampung

Menhub Pastikan Syarat Amdal di Pelabuhan Kawasan Industri Kaltara Segera Rampung

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.