Sri Mulyani: Presiden Sudah Teken Perpres Perubahan APBN

Kompas.com - 24/06/2020, 19:31 WIB
Ilustrasi Covid-19 KOMPAS.COM/HANDOUTIlustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) perubahan atas Perpres 54 tahun 2020 mengenai Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.

Adapun revisi tersebut dilakukan lantaran pemerintah menaikkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19) menjadi Rp 695,2 triliun.

"Bapak Preisden telah menandatangani revisi Perpres 54, yaitu postur anggaran yang defisit lebih besar tapi untuk mendanai belanja-belanja, baik untuk bansos (bantuan sosial), UMKM, insentif dunia usaha maupun mendorong sektor keuangan perbankan dalam rangka mendorong sektor korporasi," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (24/6/2020).

Untuk diketahui pemerintah menaikkan anggaran pandemi dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun.

Baca juga: Anggaran Awal Ibu Kota Baru Rp 38,15 Miliar, Kepala Bappenas: Itu Nothing

Dengan kenaikan dana tersebut, defisit anggaran diperkirakan naik dari 5,07 persen atau Rp 852 triliun menjadi 6,34 persen atau Rp 1.039,2 triliun.

Sri Mulyani pun mengungkapkan, dana penanganan pandemi tersebut akan dipantau secara ketat per minggu agar benar-benar terealisasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan dana tersebut, harapannya perekonomian pada kuartal III akan mulai tumbuh setelah mengalami tekanan yang cukup berat pada kuartal II tahun ini.

"Dengan begitu momentum pertumbuhan ekonomi bisa kita jaga, meski kita tentu paham Covid-19 masih memberikan risiko terhadap langkah pemulihan," jelas dia.

Untuk diketahui, dengan dana sebesar Rp 695,2 triliun pemerintah mayoritas mengalokasikan untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan menggunakannya untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, dan sektor UMKM Rp 123,46 triliun. Lalu, sisanya untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun dan dukungan sektoral kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (pemda) Rp 106,11 triliun.

Baca juga: Kemenkeu Tegaskan Anggaran Penanganan Covid-19 Rp 695,2 Triliun

Adapun dengan revisi tersebut, maka terjadi perubahan atas realisasi dalam APBN tahun ini.

Outlook pendapatan negara turun menjadi Rp 1.699,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Pendapatan dari sektor perpajakan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) turun menjadi Rp 1.404,5 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.462,6 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi Rp 294,1 triliun. Dengan begitu total pendapatan dalam negeri menjadi Rp 1.698,6 triliun dan hibah Rp 0,5 triliun.

Sementara untuk anggaran belanja negara mengalami kenaikan menjadi Rp 2.738,4 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.613,8 triliun.

Adapun untuk anggaran transfer daerah dan dana desa (TKDD), lanjut Febrio meningkat tipis menjadi Rp 763,9 triliun dari yang sebelumnya Rp 762,7 triliun.

Baca juga: Ingat Kasus BLBI hingga Jiwasraya, BPK Wanti-wanti Pemerintah soal Anggaran Covid-19

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.