Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaring Peluang Relokasi Investasi, Pemerintah Disarankan Beri Insentif Tepat

Kompas.com - 24/06/2020, 20:32 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah giat berbenah untuk menangkap peluang investasi yang dapat menjadi salah satu kunci untuk pemulihan ekonomi saat pandemi.

Ini termasuk memaksimalkan kesempatan rencana perusahaan-perusahaan global yang akan merelokasi pabrik dan investasinya dari China ke negara Asia Tenggara.

Masuknya investasi tersebut diharapkan dapat memicu kembali pertumbuhan ekonomi yang tengah lesu akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: RI Berpotensi Kedatangan 40 Perusahaan Relokasi dari China

Ekonon Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, relokasi investasi dari China ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk serius melakukan perbaikan berbagai kebijakan pro investasi.

“Investor sudah tahu Indonesia ibarat gadis cantik, tapi persoalannya adalah bagaimana minat investor untuk berinvestasi itu terealisasi. Minat investasi itu harus segera direspons stakeholder. Birokrasinya harus dibuat tidak berbelit dan memudahkan maupun memenuhi kebutuhan industri,” kata Enny dalam keterangannya, Rabu (24/6/2020).

“Kalau tidak salah ada sekitar 34 industri asal AS yang sudah shifting investasinya ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan beberapa negara lain. Tapi tidak satu pun yang masuk ke Indonesia,” imbuh Enny.

Oleh karena itu, Enny menyarankan para pembuat kebijakan untuk serius menangani kendala-kendala utama di bidang investasi. Sehingga, Indonesia dapat menjadi salah satu tujuan relokasi investasi dari China tersebut.

Baca juga: RI Bidik Relokasi Perusahaan AS dari China

Dalam memikat investasi untuk masuk, kata Enny, tidak ada salahnya mencontoh negara lain.

 

 

Ia memandang, pemerintah bisa mencontoh kebijakan yang diterapkan Vietnam dalam menarik investasi masuk ke negaranya. Pemerintah Vietnam memberikan kemudahan regulasi bagi investasi, biaya ekspor yang lebih efisien hingga infrastruktur yang dipersiapkan untuk mendukung industri.

Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan ramah investasi. Mulai dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk produk inovatif.

Baca juga: Relokasi Industri AS, Ini Sektor yang Dibidik Indonesia

Selain insentif yang sudah ada, pemerintah juga perlu mengeluarkan insentif lain untuk mendorong minat investor merealisasikan investasinya segera di Indonesia.

Selain soal pajak, penerapan tarif cukai yang sesuai agar tercipta basis konsumen, dan pembebasan bea masuk untuk impor peralatan juga bisa diberikan sebagai insentif.

Insentif tersebut juga sebaiknya bersifat fleksibel atau tailor-made, karena tentu kebutuhan dari masing-masing industri berbeda-beda.

"Intinya bagaimana agar membuat investor yang berminat melakukan investasi merealisasikan investasinya itu, bukan hanya berminat saja,” ujar Enny.

Baca juga: Peluang Brebes Jadi Tempat Relokasi Pabrik Perusahaan AS dari China

Adapun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sudah ada sekitar 150 perusahaan yang akan hengkang dari China.

Dari angka itu, sebanyak 110 perusahaan berasal dari Amerika Serikat, dan 40 perusahaan lainnya berasal dari Jepang.

“Ini tentu sebuah potensi yang harus kita tangkap dan harus betul-betul siap. Negara ASEAN lainnya pasti berlomba-lomba menggelar karpet merah untuk 150 perusahaan itu. Termasuk India dan Bangladesh," ujar dia beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com