JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia (World Bank) menyarankan pemerintah untuk mengendalikan penggunaan air tanah.
Pasalnya, penggunaan air tanah yang terus-menerus tanpa pengendalian yang tepat akan mengeksploitasi permukaan tanah.
Eksploitasi air tanah yang berlebihan menjadi kontributor turunnya permukaan tanah Jakarta dan beberapa kota lainnya. Pada gilirannya akan meningkatkan risiko banjir dan menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur lainnya.
Baca juga: Penyaluran KUR BRI Capai Rp 47,9 Triliun hingga Mei 2020
"Harus dibarengi dengan peraturan dan menerapkan peraturan yang lebih ketat karena dampaknya ini banyak. Beberapa daerah sudah punya peraturan daerah (Perda) untuk mengatur ini, tapi biasanya diterapkan hanya ke kawasan komersil dan industri, tapi domestiknya tidak," kata Spesialis Air Bersih dan Sanitasi Bank Dunia, Irma Setiono, Kamis (25/6/2020).
Selain itu, penggunaan air tanah secara eksploitatif menimbulkan keprihatinan serius di beberapa bidang. Di bidang kesehatan misalnya, air tanah terpapar pada risiko kontaminasi dari berbagai sumber.
Fasilitas sanitasi yang dirancang dan dikelola secara buruk dapat menyebabkan masuknya bakteri, virus, dan bahan pencemar lainnya.
"Saat ini peraturan dan pengawasan pemerintah terhadap potensi penyebab kontaminasi air ini tampaknya belum dikembangkan dengan baik, sementara di saat yang sama, meminta setiap rumah tangga memeriksa air tanah secara teratur, tidak realistis," ucap Irma.
Baca juga: 3 Strategi Menyelamatkan UMKM dari Pukulan Covid-19