Harus lebih banyak lagi ruang yang diberikan oleh BPJT untuk peran sektor swasta berkoordinasi dengan Ditjen PIPUP melalui upaya berkelanjutan.
"Selain itu, kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN harus menetapkan struktur tata kelola untuk memberikan insentif bagi perilaku berhati-hati secara komersial oleh BUMN dalam proses pelelangan dan pelaksanaan proyek jalan tol," saran Elena.
Begitu pemerintah Indonesia dan BPJT telah menciptakan lingkungan pendukung yang baik untuk sektor swasta, memang masih ada risiko yang muncul dari BUMN yang mengurangi jumlah peserta lelang sektor swasta, utamanya dalam keuntungan secara tidak adil dari subsisi langsung/tidak langsung.
"Jika BUMN tidak dapat bertindak dengan hati-hati, pemerintah bisa mempertimbangkan BUMN itu dari beberapa proyek," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.