Politisi PDI-P Adian Napitupulu mengatakan, ada relawan yang mendeklarasikan Erick Thohir untuk menjadi calon presiden diangkat sebagai komisaris di salah satu perusahaan pelat merah.
Sayangnya, Adian tak menyebutkan identitas orang yang dia maksud tersebut, termasuk di mana BUMN tempat orang tersebut menjadi komisaris.
Namun, yang pasti orang yang dimaksud Adian tersebut berasal dari golongan milenial.
Selengkapnya, silakan baca di sini.
Rencana PT Pertamina (Persero) untuk menghapus produk BBM yang tidak ramah lingkungan dengan kadar Research Octane Number (RON) di bawah 91, seperti Premium dan Pertalite, menuai pertanyaan dari banyak pihak.
Hal tersebut juga dipertanyakan oleh anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
"Pertamina akan menghapus menghilangkan Premium atau Pertalite untuk masyarakat. Saya pikir ini juga hal yang mengejutkan buat masyarakat," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Selengkapnya, baca di sini.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah kabar soal adanya relawan yang mendeklarasikan Erick Thohir menjadi calon presiden diangkat menjadi komisaris di salah satu perusahaan pelat merah.
Dia pun menantang orang yang menyebutkan hal tersebut untuk membuktikannya.
“Tuduhan mengenai ada orang yang deklarasi itu perlu dibuktikan. Enggak ada itu, memang kita tahu ada upaya pembusukan terhadap menteri kita (Erick Thohir),” ujar Arya saat menghadiri forum Satu Meja di Kompas TV, Rabu (24/6/2020) malam.
Selengkapnya, klik tautan ini.
Maskapai penerbangan asal Australia Qantas bakal melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK) terhadap 6.000 pegawai, sebagai bagian dari rencana untuk bertahan di tengah pagebluk virus corona.
Dilansir dari BBC, Kamis (25/6/2020), jumlah pegawai yang terdampak PHK itu setara dengan seperlima dari total pegawai Qantas sebelum krisis akibat virus corona.
Pada Maret 2020, Qantas merumahkan sementara 80 persen pegawainya.
Selengkapnya, silakan baca di sini.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan, pemerintah memiliki utang ke perseroannya sebesar Rp 48 triliun.
Menurut dia, utang tersebut berasal dari biaya kompensasi tarif listrik di tahun 2018 dan 2019.
“Yang dimaksud Rp 48 triliun terdiri dari Rp 45 triliun berasal dari kompensasi tarif listrik 2018 dan 2019 dan Rp 3 triliun berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga,” ujar Zulkifli saat rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (25/6/2020).
Selengkapnya, baca di sini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.