DPR Sepakati Anggaran ESDM Tahun 2021 Rp 6,84 Triliun, untuk Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VII DPR RI menyepakati usulan pagu anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, sebesar Rp 6,84 triliun.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM pada hari Kamis (25/6/2020).

"Komisi VII menyetujui pagu indikatif Kementerian ESDM dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 6,83 triliun," bunyi kesimpulan nomor 1 RDP Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, dikutip Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Harga BBM Tak Kunjung Turun, Menteri ESDM: Pertamina Punya Beban Berat

Menteri ESSM Arifin Tasrif menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk 12 unit organisasi pada enam program.

Pertama, dukungan manajemen sebesar Rp 628,66 miliar yang terdiri dari Sekretariat Jenderal (Setjen) ESDM Rp 447,14 miliar, Inspektorat Jenderal (Itjen) ESDM Rp 131,71 miliar, dan Setjen Dewan Energi Nasional Rp 49,81 miliar.

"Kedua dukungan manajemen dan mitigasi serta pelayanan geologi sebesar Rp 1,02 triliun pada Badan Geologi. Ketiga dukungan manajemen dan pertambangan minerba sebesar Rp 486,86 miliar pada unit Ditjen Minerba," tutur Arifin dalam gelaran RDP, Kamis.

Kemudian, pagu anggaran tersebut juga akan digunakan sebagai dukungan manajemen dan riset serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 541,77 miliar pada unit Badan Litbang ESDM.

Baca juga: Ditanya DPR soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Ini Jawaban Menteri ESDM

Kelima dukungan manajemen dan pendidikan serta pelatihan vokasi sebesar Rp 527,26 miliar termasuk anggaran pendidikan minimal sebesar Rp 105 miliar pada unit Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SDM.

"Keenam dukungan manajemen dan energi serta ketenagalistrikan sebesar Rp 3,64 triliun yang terdiri dari Ditjen Migas Rp 2,14 triliun. Ditjen Ketenagalistrikan Rp 174,98 miliar, Ditjen EBTKE Rp 978,1 miliar, Ditjen BPH Migas sebesar Rp 271,17 miliar dan Badan Pengelola Minyak Aceh (BPMA) Rp 69,1 miliar," ujar Arifin.