Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Gerindra El Nino Husein menyinggung soal ketepatan data penerima manfaat, khususnya 40 persen yang berada pada desil paling bawah. Sehingga penyaluran subsidi energi benar-benar tepat sasaran.
"Yang dimaksud orang miskin 40 persen berdasarkan data mana? Data keadaan normal puluhan tahun kita perbaiki saja selalu salah sasaran. Berapa tahun diperbaiki untuk buat subsidi BBM, gas, listrik tepat sasaran?" ujar dia.
Baca juga: Menanti Realisasi Program Subsidi Bunga
Sementara anggota Badan Anggaran dai Fraksi Demokrat menilai strategi pemerintah untuk menyalurkan subsidi langsung kepada orang, alih-alih subsidi terbuka terhadap komoditas yang bersangkutan merupakan langkah yang tepat.
Namun, dia meminta pemerintah membenahi data penerima manfaatnya terlebih dulu.
"Selain ketepatan data DTKS, DTKS harus update cepat untuk akomodir perubahan status sosial masyarakat. Karena pandemi, masyarakat banyak berubah dari mampu ke tidak mampu. Kalau bisa realtime untuk update data tersebut. Karena situasi pandemi sangat dinamis dan perubahan ekonomi masyarakat berubah sangat cepat," ujar Bramantyo.
Dia pun menyarankan agar pemerintah memberlakukan skema baru ini secara bertahap. Sebab, pemerintah sendiri belum memaparkan mengenai cetak biru alias blueprint dari rencana kebijakan penyaluran subsidi langsung kepada orang di 2021.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.