Perjalanan Jonan, Dirut KAI yang Tidur di Gerbong, Dua Kali Jadi Menteri, Lalu Komisaris

JAKARTA, KOMPAS.com - Siapa tak kenal dengan Ignasius Jonan. Namanya melambung setelah dirinya sukses mengubah wajah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dia melakukan peningkatan pelayanan dan perbaikan di tubuh manajemen BUMN kereta itu.

Karirnya kemudian melesat hingga masuk ke lingkaran kabinet. Keberhasilan Jonan yang banyak diingat publik di KAI antara lain sterilisasi stasiun, penerapan pembelian tiket online, sistem boarding pass, hingga peningkatan kebersihan dan penyediaan AC gerbong kereta di semua kelas penumpang.

Saat jadi orang nomor satu di KAI, Jonan juga sempat bikin heboh jagat media sosial. Fotonya yang tertidur di kursi gerbong kereta beredar luas di media sosial.

Dikonfirmasi awak media, Jonan mengaku saat itu kelelahan karena tak pulang selama 15 hari untuk mengawasi pelayanan penumpang KAI.

Baca juga: Ignasius Jonan: Saya Bukan Hanya Bisa Jalankan Kereta Api Saja...

Pria kelahiran Singapura 57 tahun ini merupakan lulusan Jurusan Akuntansi, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Dia juga sempat berkuliah di luar negeri di Tufts University, Amerika Serikat (AS).

Sebelum masuk ke KAI, Jonan merupakan profesional yang lama berkarir di sektor keuangan. Dia tercatat pernah penjabat berbagai posisi strategis di Citibank dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Pada tahun 2014, namanya masuk dalam jajaran Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru memenangi Pilpres 2014. Jonan terpilih menjadi Menteri Perhubungan yang berasal dari kalangan profesional.

Polemik Kereta Cepat JKT-BDG

Saat menjabat Menhub, Jonan sempat menyatakan keberatan dengan megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca juga: KCIC Minta Jaminan Kereta Cepat, Jonan Bergeming

Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya. Menurutnya, alasan belum keluarnya izin, karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.

"Saya kira publik tidak pernah memahami UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang," kata Jonan saat itu.

"Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita yang harus mengaturnya," tambah Jonan.

Dia menegaskan, pihaknya sama sekali tidak mempersulit perizinan kereta cepat. Asalkan, semua persyaratan bisa dipenuhi.

Baca juga: Saat Jadi Menhub, Jonan Pernah Tolak Keluarkan Izin Kereta Cepat JKT-BDG

"Baca dong Perpres No 107/2015. Di situ tercantum Kemenhub harus menegakkan perundangan yang berlaku. Saya dukung kereta cepat agar cepat terbangun. Jika semua dokumennya siap, dalam waktu satu minggu, izin akan keluar. Pokoknya Kemenhub tidak akan mempersulit, tetapi juga tidak akan mempermudah," ungkap dia.

Terkena resuffle

Belum genap masa jabatannya atau hanya dua tahun, Jonan terlempar dari posisi Menhub. Dia terkena gelombang reshuffle kabinet dan digantikan posisinya oleh Budi Karya Sumadi yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut Angkasa Pura II.

Belakangan, Jonan kembali masuk kabinet. Dia ditunjuk Jokowi menjadi Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016. Itu terjadi setelah polemik penunjukan Arcandra Tahar sebagai menteri namun masih memiliki kewarganegaraan AS.