Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Soroti 8 Hal Terkait Pemilihan Direksi dan Komisaris di BUMN

Kompas.com - 28/06/2020, 17:14 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyoroti soal proses pemilihan jajaran direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, ada delapan hal yang dinilai perlu diperbaiki dalam pemilihan direksi dan komisaris BUMN.

Pertama, masalah benturan regulasi. Misalnya, soal boleh tidaknya Apratur Sipil Negara dan TNI/Polri yang masih aktif menjabat sebagai komisaris di perusahaan plat merah.

Baca juga: Ombudsman: 397 Komisaris di BUMN Rangkap Jabatan

“Pertama menyangkut benturan regulasi. Membuat menjadi aturan yang lebih operasional yang busa menjembatani multi persepsi regulasi satu sama lainnya,” ujar Alamsyah saat konferensi pers virtual, Minggu (29/6/2020).

Kedua, terkait pembuatan aturan dalam proses rekrutmen calon komisaris BUMN agar bisa mereduksi konflik kepentingan.

Ketiga, membuat aturan agar tak ada lagi komisaris BUMN yang rangkap jabatan memiliki penghasilan ganda.

“Keempat, menjamin masalah kompetensi ditrek dengan baik, diseleksi dan diukur dengan baik. Karena bagaimana uang di BUMN itu uang publik sebagian, meskipun ada aspek-aspek privat. Ini sangat juga penting untuk dibuat perbaikan sistemnya,” kata dia.

Kelima, meminimalisir adanya jual beli pengaruh. Sebab, jika hal ini terjadi akan sangat bahaya bagi BUMN.

Baca juga: Selain Rangkap Jabatan, 397 Komisaris BUMN Juga Dobel Penghasilan

“Potensi jual beli pengaruh ini bahaya, Anda bayangkan klo dirjen di infrastruktur menjadi komisaris di perusahaan yang menyediakan jasa konstruksi. Apa tidak terjadi conflict of interest klo itu dibiarkan?,” ucap dia.

Keenam, menghilangkan unsur diskriminatif dalam pemilihan direksi dan komisaris BUMN. Selanjutnya, transparansi dalam penilaian seseorang sebelum ditunjuk jadi direksi dan komisaris di perusahaan plat merah.

“Orang harus tahu kenapa dia bisa dapat posisi di situ, kelebihannya apa, karena untuk BUMN tertentu posisi itu mirip dengan jabatan publik, ditetapkannya skala menteri, kecuali perusahaan Tbk. Transparansi ini penting untuk kepercayaan publik,” ujarnya.

Terakhir, perlu adanya aturan terkait akuntabilitas seseorang saat menduduki posisi penting di BUMN.

“Kami melihat harus ada pengaturan akuntabilitas kinerja daripada komisaris ini. Supaya keberadaanya di sana bisa dipertanggungjawabkan punya kontribusi lebih kepada BUMN,” kata Alamsyah.

Alamsyah menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memberi saran secara tertulis dan akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo terkait delapan hal tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Mata Uang India dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang India dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Whats New
Harga Emas Antam Hari Sabtu Ini, Anjlok Rp 14.000 Per Gram

Harga Emas Antam Hari Sabtu Ini, Anjlok Rp 14.000 Per Gram

Whats New
Inggris Keluar dari Resesi, Ini yang Harus Dihadapi ke Depannya

Inggris Keluar dari Resesi, Ini yang Harus Dihadapi ke Depannya

Whats New
Kementan Bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten Kembangkan Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Kementan Bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten Kembangkan Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Whats New
Program Pompanisasi dari Mentan Amran di Subang Tuai Respons Positif

Program Pompanisasi dari Mentan Amran di Subang Tuai Respons Positif

Whats New
Khusus H+2 Lebaran, Kereta Api Jadi Moda Angkutan Umum 'Terlaris'

Khusus H+2 Lebaran, Kereta Api Jadi Moda Angkutan Umum "Terlaris"

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 13 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 13 April 2024

Spend Smart
Ada Promo Tiket Bioskop XXI, CGV, Cinepolis, Simak Cara Mendapatkannya

Ada Promo Tiket Bioskop XXI, CGV, Cinepolis, Simak Cara Mendapatkannya

Whats New
[POPULER MONEY] 5 Keuntungan Investasi Emas buat Pemula Baru | Miliarder Vietnam Dijatuhi Hukuman Mati dalam Kasus Penipuan

[POPULER MONEY] 5 Keuntungan Investasi Emas buat Pemula Baru | Miliarder Vietnam Dijatuhi Hukuman Mati dalam Kasus Penipuan

Whats New
Lowongan Kerja Yamaha Indonesia untuk SMA hingga S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja Yamaha Indonesia untuk SMA hingga S1, Ini Persyaratannya

Whats New
Jelang Arus Balik, Jasa Marga Imbau Pemudik Optimalkan Tempat Istirahat

Jelang Arus Balik, Jasa Marga Imbau Pemudik Optimalkan Tempat Istirahat

Whats New
Pelintasan Kereta Api Tanggung Jawab Siapa? Simak Aturannya

Pelintasan Kereta Api Tanggung Jawab Siapa? Simak Aturannya

Whats New
6 Cara Mudah Cek Saldo e-mOney Mandiri lewat HP

6 Cara Mudah Cek Saldo e-mOney Mandiri lewat HP

Spend Smart
Arus Balik, Pelni Layani Angkutan Gratis Sepeda Motor Semarang-Jakarta

Arus Balik, Pelni Layani Angkutan Gratis Sepeda Motor Semarang-Jakarta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com