Komisaris BUMN Dapat Penghasilan Dobel, Stafsus Erick: Itu Bukan Gaji, tapi Honorarium

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, seseorang yang menduduki posisi komisaris BUMN tak mendapat gaji, tetapi mendapat honorarium.

Hal tersebut dia ungkapkan untuk menanggapi pernyataan Ombudsman RI yang menyebut komisaris BUMN yang rangkap jabatan juga mendapat gaji ganda.

“Bukan gaji namanya, tapi honorarium itu bedanya yang lain-lain,” ujar Arya dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Selain Rangkap Jabatan, 397 Komisaris BUMN Juga Dobel Penghasilan

Arya menjelaskan, seseorang yang didapuk menjadi komisaris lumrah mendapatkan honorarium.

“Kalau dia rangkap jabatan gaji namanya. Tapi, honorarium dan sangat biasa di pemerintahan kalau ada namanya ASN yang ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu maka ada tambahan honorarium bagi pejabat-pejabat tersebut,” kata Arya.

Selain itu, lanjut Arya, di negara lain pun ada juga pejabat pemerintahan yang ditempatkan sebagai komisaris di perusahaan milik negara. Namun, dia tak menyebut negara mana yang juga melakukan langkah serupa.

“Bahkan juga di beberapa negara perusahaan-perusahaan yang dimiliki pemerintah memang ada dari unsur pemerintah yang jadi komisarisnya. Bahkan, di beberapa perusahaan luar negeri bahkan menterinya pun ikut sebagai komisaris,” ucap dia.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya 42 komisaris di BUMN yang terindikasi rangkap jabatan berasal dari Kementerian Keuangan.

Baca juga: Pejabat Pemerintah Rangkap Komisaris BUMN, Stafsus Erick Thohir: Wajar...

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, hal tersebut dia dapatkan berdasarkan data dari Kementerian BUMN pada tahun 2019.

“Kemenkeu punya remunerasi tertinggi di Indonesia, tapi banyak juga pejabatnya ada 42 yang rangkap jabatan dan rangkap penghasilan,” ujar Alamsyah saat konferensi pers virtual, Minggu (28/6/2020).

Dia pun merasa heran mengapa aparatur sipil negara (ASN) yang mempunyai pendapatan tinggi masih saja rangkap jabatan dan penghasilan.

“Kami Ombudsman jadi meragukan remunerasi tinggi ini penting atau tidak untuk ASN kalau begini caranya. Tidak ada keinginan untuk mengalah memilih single salary, tapi tetap rangkap penghasilan,” kata dia.

Baca juga: Ombusdman: Remunerasi Kemenkeu Tertinggi, tetapi 42 Pejabatnya Rangkap Jabatan...