Jokowi Marah, Ini Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

Di bidang perlindungan sosial, dari anggaran yang disediakan mencapai Rp 203,9 triliun, realisasinya baru 28,63 persen atau Rp 58,3 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan untuk sembako, PKH, dan bantuan langsung tunai (BLT).

Di bidang insetif usaha, dari anggaran Rp 120,6 triliun, realisasinya baru 6,8 persen atau Rp 8,2 triliun. Hal ini disebabkan wajib pajak yang harusnya bisa menerima insentif, justru tidak mengajukan permohonan.

Di bidang UMKM, dari anggaran Rp 123,4 triliun, realisasinya baru 0,06 persen atau sekitar Rp 740 miliar. Masalah regulasi kembali menjadi penyebab mendeknya realisasi anggaran untuk UMKM.

Baca juga: Komisaris BUMN Dapat Penghasilan Dobel, Stafsus Erick: Itu Bukan Gaji, tapi Honorarium

Di bidang pembiayaan korporasi, pemerintah sudah mengganggarkan Rp 53,5 triliun, Namun hingga awal Juni 2020, realisasinya masih nihil alias 0 persen. Pemerintah masih menyelesaikan skema pendukung dan regulasinya.

Terakhir untuk sektorat kementerian atau lembaga dan juga pemda sebesar Rp 106,1 triliun. Namun realisasinya baru 3,65 persen atau Rp 3,87 triliun. Proses penyelesaian regulasi kembali jadi salah satu penyebab mandeknya realisasi anggaran.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melacak anggaran agar penggunaannya bisa berjalan efektif dan berdampak ke masyarakat.

"Mulai akhir Mei atau awal Juni kami mulai monitorong dari pelaksanaan program-program penanganan Covid-19 ini," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Covid-19 Timbulkan Efek Domino yang Luar Biasa