Kompas.com - 29/06/2020, 13:49 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menumpahkan amarahnya di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020) lalu.

Video kemarahan Presiden itu dirilis Istana pada Minggu (28/6/2020) lewat unggahan di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Salah satu hal yang disorot Presiden yakni terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Seperti diketahui pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk program tersebut.

Baca juga: Ini Alasan Pertamina Gagal Kerja Sama dengan Aramco di Kilang Cilacap

Namun hingga pertengahan Juni 2020, realisasi anggaran tersebut rupanya masih seret. Padahal kata Presiden, Indonesia sedang menghadapi situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Lantas seberapa seret realisasi anggaran penanganan Covid-19 sehingga bikin Jokowi meradang?

Baca juga: Bank BUMN Pakai Dana Rp 30 Triliun dari Pemerintah untuk Salurkan Kredit

Berdasarkan paparan realisasi APBN oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 15 Juni 2020 lalu, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun dialokasikan untuk berbagai bidang.

Bidang tersebut meliputi kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda.

Di bidang kesehatan, dari anggaran Rp 87,55 triliun, realisasinya baru 1,54 persen atau bila dirupiahkan hanya Rp 1,34 triliun. Hal ini antara lain disebabkan mandeknya pembayaran insentif tenaga kesehatan akibat kendala administrasi.

Baca juga: Dituding Lindungi Grup Bakrie dalam Kasus Jiwasraya, BPK Laporkan Bentjok

Di bidang perlindungan sosial, dari anggaran yang disediakan mencapai Rp 203,9 triliun, realisasinya baru 28,63 persen atau Rp 58,3 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan untuk sembako, PKH, dan bantuan langsung tunai (BLT).

Di bidang insetif usaha, dari anggaran Rp 120,6 triliun, realisasinya baru 6,8 persen atau Rp 8,2 triliun. Hal ini disebabkan wajib pajak yang harusnya bisa menerima insentif, justru tidak mengajukan permohonan.

Di bidang UMKM, dari anggaran Rp 123,4 triliun, realisasinya baru 0,06 persen atau sekitar Rp 740 miliar. Masalah regulasi kembali menjadi penyebab mendeknya realisasi anggaran untuk UMKM.

Baca juga: Komisaris BUMN Dapat Penghasilan Dobel, Stafsus Erick: Itu Bukan Gaji, tapi Honorarium

Di bidang pembiayaan korporasi, pemerintah sudah mengganggarkan Rp 53,5 triliun, Namun hingga awal Juni 2020, realisasinya masih nihil alias 0 persen. Pemerintah masih menyelesaikan skema pendukung dan regulasinya.

Terakhir untuk sektorat kementerian atau lembaga dan juga pemda sebesar Rp 106,1 triliun. Namun realisasinya baru 3,65 persen atau Rp 3,87 triliun. Proses penyelesaian regulasi kembali jadi salah satu penyebab mandeknya realisasi anggaran.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melacak anggaran agar penggunaannya bisa berjalan efektif dan berdampak ke masyarakat.

"Mulai akhir Mei atau awal Juni kami mulai monitorong dari pelaksanaan program-program penanganan Covid-19 ini," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Covid-19 Timbulkan Efek Domino yang Luar Biasa

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Ada 4 Tuntutan, Petani Tembakau Bakal Duduk Bareng Pemerintah Pekan Depan

Ada 4 Tuntutan, Petani Tembakau Bakal Duduk Bareng Pemerintah Pekan Depan

Whats New
Investasi Hampir Rp 2 Triliun, Kraft Heinz Perluas Pabrik dan Modernisasi Sistem

Investasi Hampir Rp 2 Triliun, Kraft Heinz Perluas Pabrik dan Modernisasi Sistem

Whats New
Bos OJK Ungkap Sederet Tantangan yang Dihadapi Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Bos OJK Ungkap Sederet Tantangan yang Dihadapi Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Whats New
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Cek Jadwal 20 Kereta Api Tambahan

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Cek Jadwal 20 Kereta Api Tambahan

Whats New
UMP Jawa Timur 2023 Naik 7,8 Persen Jadi Rp 2,04 Juta

UMP Jawa Timur 2023 Naik 7,8 Persen Jadi Rp 2,04 Juta

Whats New
Saat Brand Lokal Sukses Jadi Official Licensed Product FIFA di Piala Dunia 2022

Saat Brand Lokal Sukses Jadi Official Licensed Product FIFA di Piala Dunia 2022

Whats New
Ada Isu Resesi 2023, Investor Enggan Suntik Dana ke 'Startup'?

Ada Isu Resesi 2023, Investor Enggan Suntik Dana ke "Startup"?

Whats New
Ratusan Petani Demo ke Kantor Sri Mulyani Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Ini Hasilnya

Ratusan Petani Demo ke Kantor Sri Mulyani Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Ini Hasilnya

Whats New
Bengkak Lagi, Utang Pemerintah Era Jokowi Kini Tembus Rp 7.496 Triliun

Bengkak Lagi, Utang Pemerintah Era Jokowi Kini Tembus Rp 7.496 Triliun

Whats New
Jelang Libur Natal & Tahun Baru, KAI: Sudah 254.336 Tiket KA Terjual

Jelang Libur Natal & Tahun Baru, KAI: Sudah 254.336 Tiket KA Terjual

Spend Smart
Cek Daftar Kenaikan UMP DKI Jakarta dari Tahun ke Tahun

Cek Daftar Kenaikan UMP DKI Jakarta dari Tahun ke Tahun

Work Smart
Saham Sektor Teknologi Anjlok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Saham Sektor Teknologi Anjlok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Whats New
BEI Targetkan 57 Perusahaan Melantai Tahun Depan

BEI Targetkan 57 Perusahaan Melantai Tahun Depan

Whats New
Luhut: Tidak Ada Kebijakan Saya yang Menghancurkan Anak-Cucu

Luhut: Tidak Ada Kebijakan Saya yang Menghancurkan Anak-Cucu

Whats New
Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Plus Semua Tunjangannya

Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Plus Semua Tunjangannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.