Jokowi Marah, Ini Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menumpahkan amarahnya di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020) lalu.

Video kemarahan Presiden itu dirilis Istana pada Minggu (28/6/2020) lewat unggahan di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Salah satu hal yang disorot Presiden yakni terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Seperti diketahui pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk program tersebut.

Baca juga: Ini Alasan Pertamina Gagal Kerja Sama dengan Aramco di Kilang Cilacap

Namun hingga pertengahan Juni 2020, realisasi anggaran tersebut rupanya masih seret. Padahal kata Presiden, Indonesia sedang menghadapi situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Lantas seberapa seret realisasi anggaran penanganan Covid-19 sehingga bikin Jokowi meradang?

Baca juga: Bank BUMN Pakai Dana Rp 30 Triliun dari Pemerintah untuk Salurkan Kredit

Berdasarkan paparan realisasi APBN oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 15 Juni 2020 lalu, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun dialokasikan untuk berbagai bidang.

Bidang tersebut meliputi kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda.

Di bidang kesehatan, dari anggaran Rp 87,55 triliun, realisasinya baru 1,54 persen atau bila dirupiahkan hanya Rp 1,34 triliun. Hal ini antara lain disebabkan mandeknya pembayaran insentif tenaga kesehatan akibat kendala administrasi.

Baca juga: Dituding Lindungi Grup Bakrie dalam Kasus Jiwasraya, BPK Laporkan Bentjok

Di bidang perlindungan sosial, dari anggaran yang disediakan mencapai Rp 203,9 triliun, realisasinya baru 28,63 persen atau Rp 58,3 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan untuk sembako, PKH, dan bantuan langsung tunai (BLT).

Di bidang insetif usaha, dari anggaran Rp 120,6 triliun, realisasinya baru 6,8 persen atau Rp 8,2 triliun. Hal ini disebabkan wajib pajak yang harusnya bisa menerima insentif, justru tidak mengajukan permohonan.

Di bidang UMKM, dari anggaran Rp 123,4 triliun, realisasinya baru 0,06 persen atau sekitar Rp 740 miliar. Masalah regulasi kembali menjadi penyebab mendeknya realisasi anggaran untuk UMKM.

Baca juga: Komisaris BUMN Dapat Penghasilan Dobel, Stafsus Erick: Itu Bukan Gaji, tapi Honorarium

Di bidang pembiayaan korporasi, pemerintah sudah mengganggarkan Rp 53,5 triliun, Namun hingga awal Juni 2020, realisasinya masih nihil alias 0 persen. Pemerintah masih menyelesaikan skema pendukung dan regulasinya.

Terakhir untuk sektorat kementerian atau lembaga dan juga pemda sebesar Rp 106,1 triliun. Namun realisasinya baru 3,65 persen atau Rp 3,87 triliun. Proses penyelesaian regulasi kembali jadi salah satu penyebab mandeknya realisasi anggaran.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melacak anggaran agar penggunaannya bisa berjalan efektif dan berdampak ke masyarakat.

"Mulai akhir Mei atau awal Juni kami mulai monitorong dari pelaksanaan program-program penanganan Covid-19 ini," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Covid-19 Timbulkan Efek Domino yang Luar Biasa