Mengintip Gaji Pejabat Kemenkeu yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Kompas.com - 29/06/2020, 14:05 WIB
Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kompas.com/Akhdi Martin PratamaGedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI mencatat ada 397 komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Selain itu, terdapat pula 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang diketahui rangkap jabatan.

Ombudsman sendiri belum mendapatkan data di tahun 2020 untuk komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Data tersebut didapatkan dari Kementerian BUMN langsung. Namun, angka tersebut merupakan data di 2019.

Sebanyak 42 orang yang ditunjuk jadi komisaris BUMN tercatat berasal dari pejabat di Kementerian Keuangan ( Kemenkeu), sisanya berasal dari Kementerian BUMN, PUPR, Kemenhub, Kemensetneg, serta TNI dan Polri.

Temuan lainnya, para komisaris yang masih aktif di instansi asalnya ini juga tercatat menerima penghasilan ganda. Artinya, para komisaris yang berstatus PNS ini juga masih menerima gaji dan tunjangan dari instansi asal.

Lalu selain menerima honorarium dari posisi komisaris BUMN, berapa pendapatan pejabat yang masih tercatat sebagai pegawai di Kemenkeu?

Baca juga: Komisaris BUMN Dapat Penghasilan Dobel, Stafsus Erick: Itu Bukan Gaji, tapi Honorarium

Khusus pejabat dari unsur PNS Kemenkeu, angka remunerisasi kementerian bendahara negara ini relatif tinggi dibanding instansi lain.

Tunjangan yang bisa didapat PNS antara lain tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan perwakilan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan sebagainya.

Untuk tunjangan kinerja di Kemenkeu, besarannya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Lalu Perpres Nomor 111 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam aturan itu, pembayaran tunjangan kinerja atau yang lebih dikenal dengan tukin ini, diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Baca juga: Kenapa Adian Napitupulu Kritik Pengangkatan Komisaris BUMN Era Erick Thohir?

Di Perpres tersebut, besaran tukin terbagi dalam 27 kelas jabatan, di mana semakin besar kelas jabatan PNS di Kemenkeu, maka semakin besar pula tukin yang diberikan.

Untuk pejabat setingkat eselon dengan kelas jabatan 27 mendapatkan tukin Rp 46.950.000, kelas jabatan 26 menerima tukin Rp 41.550.000, dan kelas jabatan 25 besaran tukinnya Rp 36.770.000, dan seterusnya. 

Lalu kelas jabatan 24 menerima tukin sebesar Rp 32.540.000, kelas jabatan 23 menerima tukin Rp 24.100.000, kelas jabatan 22 menerima tukin Rp 21.330.000, dan kelas jabatan 21 menerima tukin Rp 18.880.000.

Gaji PNS eselon Kemenkeu

Selain itu berbagai tunjangan yang diterima, semua PNS, tak terkecuali PNS Kemenkeu, mendapatkan gaji pokok yang diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019.

Besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Selain itu yang perlu diketahui, saat masih berstatus CPNS, gaji yang diterima baru 80 persen atau belum sepenuhnya menerima gaji.

Baca juga: Ombudsman: Selain Pengacara Negara, Jaksa Juga Bisa Jadi Komisaris BUMN

Berikut gaji PNS untuk golongan IV atau setingkat eselon:

Golongan IV

Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

“Masalah double payment kalau dibiarkan juga ini tampaknya akan membuat kepercayaan publik buruk dan melihat BUMN sebagai tempat untuk mencari penghasilan lebih dan agak aneh kalau saya lihat sampai itu terjadi,” kata Alamsyah.

Alamsyah menjelaskan, jika hal tersebut terus terjadi bisa memperburuk citra BUMN. Atas dasar itu, Ombudsman akan memberi masukan ke pemerintah agar hal tersebut tidak terus terjadi.

“Kita seperti melecehkan BUMN itu sendiri. Maka, concern Ombudsman memperbaiki sistem, bukan pada orangnya,” ucap dia.

Baca juga: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan, Ini Rinciannya...

(Sumber: Kompas.com/ Akhdi Martin Pratama I Editor: Erlangga Djumena)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BEI: Penghapusan Kode Broker untuk Cegah Aksi 'Goreng' Saham

BEI: Penghapusan Kode Broker untuk Cegah Aksi "Goreng" Saham

Whats New
Sebelum Beli Dollar AS, Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini

Sebelum Beli Dollar AS, Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini

Spend Smart
Harga Emas Antam Naik Rp 6.000, Simak Daftar Lengkapnya

Harga Emas Antam Naik Rp 6.000, Simak Daftar Lengkapnya

Spend Smart
PPnBM 0 Persen Mulai Berlaku, Ini Sederet Jenis Mobil dan Alasan Pemberian Insentif Diskon Pajak

PPnBM 0 Persen Mulai Berlaku, Ini Sederet Jenis Mobil dan Alasan Pemberian Insentif Diskon Pajak

Whats New
Begini Nasib Karyawan Outsourcing di Peraturan Terbaru Jokowi

Begini Nasib Karyawan Outsourcing di Peraturan Terbaru Jokowi

Whats New
Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe Bank BCA, BRI, BNI, dan Mandiri

Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe Bank BCA, BRI, BNI, dan Mandiri

Whats New
IHSG Awal Sesi Melaju, Rupiah Masih Tertatih...

IHSG Awal Sesi Melaju, Rupiah Masih Tertatih...

Whats New
Franchise Apotek Ini Buka 10 Lowongan untuk SMK hingga S1, Simak Persyaratannya

Franchise Apotek Ini Buka 10 Lowongan untuk SMK hingga S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Harga Minyak Mentah Terus Menguat, Harga BBM di AS Merangkak Naik

Harga Minyak Mentah Terus Menguat, Harga BBM di AS Merangkak Naik

Whats New
Bagaimana Proyeksi IHSG di Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bagaimana Proyeksi IHSG di Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Menperin Sebut Toyota Siapkan Rp 28 Triliun untuk Produksi Mobil Hibrida dan Listrik di Indonesia

Menperin Sebut Toyota Siapkan Rp 28 Triliun untuk Produksi Mobil Hibrida dan Listrik di Indonesia

Whats New
Aturan Baru Jokowi: Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama

Aturan Baru Jokowi: Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama

Work Smart
DP KPR Rumah Nol Rupiah Berlaku Hari Ini, Simak Ketentuannya

DP KPR Rumah Nol Rupiah Berlaku Hari Ini, Simak Ketentuannya

Spend Smart
Manulife Bayar Klaim Rp 5,5 Triliun Sepanjang 2020

Manulife Bayar Klaim Rp 5,5 Triliun Sepanjang 2020

Whats New
Sri Mulyani Lakukan Pertemuan dengan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20, Ini Isinya

Sri Mulyani Lakukan Pertemuan dengan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20, Ini Isinya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X