Kompas.com - 29/06/2020, 16:12 WIB
Ilustrasi PixabyIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI menyepakati asumsi dasar makro RAPBN tahun 2021. Salah satu yang disepakati adalah subsidi listrik dan minyak solar yang diusulkan turun.

Dalam asumsi makro RAPBN 2021 itu disepakati subsidi listrik tahun depan sebesar Rp 50,47 triliun - Rp 54,55 triliun. Angka itu lebih rendah dari subsidi listrik dalam APBN tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp 54,79 triliun.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, nilai tersebut berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah Rp 13.700 - Rp 14.900 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Price Crude (IPC) 42-45 dollar AS per barel.

Baca juga: IHSG Awal Pekan Ditutup Negatif

Menurutnya, penurunan tersebut telah mempertimbangkan usulan dari Komisi VII, efisiensi yang bisa dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan Biaya Pokok Penyedia (BPP) listrik yang mengalami penurunan.

Yang jelas, Arifin memastikan tidak akan ada pencabutan subsidi untuk masyarakat. "Subsidi listrik dan biaya pokok penyediaan dipastikan turun 2021 meski tidak ada pencabutan subsidi sama dengan kebijakan 2020 penerapan ke 25 golongan," ujar Arifin dalam Rapat Kerja yang digelar Senin (29/6/2020).

Meski telah disepakati, tapi ada dua fraksi yang memberikan catatan, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua fraksi tersebut mengusulkan agar subsidi listrik bisa dianggarkan lebih besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fraksi PKB mengusulkan subsidi listrik ada dalam rentang Rp 54,79 triliun - Rp 55,6 triliun. Sedangkan Fraksi PKS mengusulkan Rp 58 tahun sesuai outlook realisasi subsidi listrik hingga akhir tahun ini.

Baca juga: Kemenhub Wajibkan Operator Berkoordinasi dalam Memilih Penyedia Jasa Tes Corona

Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menekankan bahwa meski telah disetujui di level Komisi, tapi angka itu masih tentatif. Sebab, masih akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar).

Angka subsidi yang pasti baru akan diumumkan oleh Presiden dalam nota keuangan. "Satu yang perlu dicatat, ini semua tentatif. Masih awal, kita maju ke Banggar. Nah nanti semua itu akan definitif pada saat nota keuangan dibacakan Presiden," kata Ego saat ditemui seusai rapat kerja.

Yang pasti Ego mengatakan bahwa perubahan asumsi ICP di tahun depan mempengaruhi besaran subsidi tersebut. Pada APBN tahun lalu ICP ditetapkan US$ 63 per barel, sedangkan pada tahun depan turun menjadi 42-45 dollar AS per barel.

Baca juga: Selama PSBB, Penjualan Pertamina Anjlok hingga 50 Persen

"Itu ICP beda sama yang dulu, dari US$ 63 ke US$ 42 perkiraan, tapi nanti ke depan kita nggak tahu. Satu lagi, kurs berubah," sebut Ego.

Sebagai informasi, subsidi listrik di APBN tahun 2020 sebesar Rp 54,79 triliun dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 14.400, ICP US$ 63 per barel dan BPP listrik sebesar Rp 1.368,51 per kWh. Realisasi subsidi dari Januari-April 2020 sebesar Rp 15,64 triliun. Sedangkan outlook 2020 diproyeksikan hingga Rp 58,18 triliun.

Selain subsidi listrik yang diusulkan turun, subsidi minyak solar (GasOil 48) pun juga diusulkan kembali mengalami penurunan di tahun depan. Pada tahun 2019, subsidi minyak solar sebesar Rp 2.000 per liter.

Kemudian turun separuh menjadi Rp 1.000 per liter dalam APBN 2020. Kemudian untuk tahun depan diusulkan kembali turun separuh menjadi Rp 500 per liter. (Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tendi Mahadi)

Baca juga: Mengintip Gaji Pejabat Kemenkeu yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul: Subsidi listrik dan solar diusulkan turun pada tahun depan, ini alasannya



Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.