Sri Mulyani: Dalam Membuat Keputusan, 5 Institusi "Melototin" Kita...

Kompas.com - 29/06/2020, 17:14 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Pasalnya, dalam proses penanganan krisis kesehatan dan krisis perekonomian dan sosial yang disebabkan oleh Covid-19, pemerintah perlu melakukan revisi atas aturan-aturan yang sudah pernah dibuat sebelumnya.

Alasannya, agar jalannya penanggulangan krisis bisa berlangsung cepat dan tidak menimbulkan risiko lebih besar ke depan.

Baca juga: Sri Mulyani: Covid-19 Timbulkan Efek Domino yang Luar Biasa

Bendahara Negara itu pun mengungkapkan, saking hati-hatinya pemerintah dalam membuat terobosan kebijakan di tengah krisis, maka dilibatkan hingga lima institusi dalam proses perumusan, yakni Polri, BPKP, Jaksa Agung, KPK, hingga BPK.

"Sekarang setiap kita mengambil keputusan ada empat sampai lima institusi yang melototin kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan, BPKP, LKPP, KPK, kemudian nanti diaudit oleh BPK, dan nanti akan ditanyai oleh DPR," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (29/6/2020).

Sri Mulyani pun mengatakan, kehati-hatian tersebut memang baik agar tidak terjadi moral hazard atau penyimpangan ketika kebijakan tersebut dijalankan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ditambah lagi, dalam penanganan pandemi Covid-19, biaya yang digelontorkan pemerintah tak sedikit.

Namun demikian, karena kehati-hatian itu pulalah di sisi lain menyebabkan para pengambil kebijakan cenderung lambat untuk memutuskan sesuatu atau untuk melakukan terobosan.

Baca juga: Sri Mulyani: Serapan Anggaran Kesehatan dalam PEN Sudah 4,68 Persen

"Presiden menegaskan kalau tujuan kita untuk membantu atau mengelola krisis. Ini maka pertanggungjawabannya pada rakyat, tapi itu penyampaian Presiden perlu ditopang dengan berbagai landasan peraturan," jelas Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp 677 triliun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Etos Kerja: Pengertian, Ciri-ciri, dan Cara Menumbuhkannya

Etos Kerja: Pengertian, Ciri-ciri, dan Cara Menumbuhkannya

Work Smart
Cara Transfer Saldo DANA ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Cara Transfer Saldo DANA ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Whats New
Menhub: Penerapan Ganjil-Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

Menhub: Penerapan Ganjil-Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

Whats New
Bappebti Blokir 249 Situs Investasi Bodong pada Agustus 2021

Bappebti Blokir 249 Situs Investasi Bodong pada Agustus 2021

Whats New
Cara Transfer OVO ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Cara Transfer OVO ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Spend Smart
PT KAI Buka Lowongan Berbagai Formasi untuk Lulusan SMA hingga S1

PT KAI Buka Lowongan Berbagai Formasi untuk Lulusan SMA hingga S1

Work Smart
Ini Bisnis yang Diprediksi Terus Tumbuh Pesat Selama Pandemi Covid-19

Ini Bisnis yang Diprediksi Terus Tumbuh Pesat Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Ganjil Genap di Berbagai Kawasan Wisata

Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Ganjil Genap di Berbagai Kawasan Wisata

Whats New
Lengkap, Biaya Transaksi dan Perhitungan Denda GoPay PayLater

Lengkap, Biaya Transaksi dan Perhitungan Denda GoPay PayLater

Spend Smart
Perusahaan-perusahaan Raksasa Dikabarkan Akan Tinggalkan Vietnam, Ini Alasannya

Perusahaan-perusahaan Raksasa Dikabarkan Akan Tinggalkan Vietnam, Ini Alasannya

Whats New
Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya

Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya

Whats New
Rincian Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater

Rincian Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater

Spend Smart
Perpanjangan Diskon Pajak Mobil Diyakini Dongkrak Penjualan 35.553 Unit Kendaraan

Perpanjangan Diskon Pajak Mobil Diyakini Dongkrak Penjualan 35.553 Unit Kendaraan

Whats New
Tutorial Lengkap Cara Daftar, Login, Transfer di KlikBCA Individual

Tutorial Lengkap Cara Daftar, Login, Transfer di KlikBCA Individual

Spend Smart
Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan di Dunia, Indonesia Siap Menjadi Ketua AWG G20 2022

Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan di Dunia, Indonesia Siap Menjadi Ketua AWG G20 2022

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.